Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan 16 paket pekerjaan fisik untuk masuk proses lelang ketika 15 paket lain masih berada dalam tahap konstruksi. Percepatan ini menjadi bagian dari upaya mengejar target IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.
Target tersebut tidak hanya bergantung pada berdirinya gedung pemerintahan, tetapi juga pada kesiapan jalan, air minum, hunian, dan fasilitas kawasan inti. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 menjadi dasar target pengembangan fungsi politik IKN tersebut.
Paket Pekerjaan Berjalan Bersamaan
Otorita IKN menangani total 40 paket pekerjaan fisik dengan tahapan yang berbeda. Sembilan paket telah selesai sepanjang 2025, sedangkan sisanya terbagi antara pekerjaan konstruksi dan persiapan pengadaan.
| Pengelola | Total Paket | Paket Selesai | Status Berjalan |
|---|---|---|---|
| Otorita IKN | 40 paket | 9 paket | 16 persiapan lelang, 15 konstruksi |
| Kementerian Pekerjaan Umum | 90 paket | 78 paket | 12 konstruksi |
| Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | 12 paket | 11 paket | 1 konstruksi |
Lingkup pekerjaan Otorita IKN mencakup gedung perkantoran, kawasan yudikatif, dan kawasan legislatif. Pembangunan embung, kolam retensi, jalan, serta jaringan perpipaan air minum juga masuk dalam daftar kebutuhan kawasan.
Seluruh unsur tersebut disiapkan agar pusat pemerintahan dapat beroperasi secara terpadu. Ketersediaan layanan dasar menjadi kebutuhan yang berjalan seiring dengan pembangunan fasilitas pemerintahan.
Hunian dan Akses Menjadi Penopang
Kementerian Pekerjaan Umum memegang porsi terbesar dengan 90 paket proyek yang tersebar di IKN. Sebanyak 78 paket telah rampung, sementara 12 paket masih dalam pengerjaan, termasuk Jalan Tol IKN dan Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.
Dua proyek konektivitas tersebut berkaitan dengan akses menuju kawasan ibu kota baru. Keberadaannya diperlukan ketika kegiatan pemerintahan dan permukiman mulai dipersiapkan di kawasan tersebut.
Di bidang hunian, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelesaikan 11 dari 12 paket pekerjaan. Satu paket rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah masih berada dalam tahap konstruksi.
Skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hunian dan jalan. Terdapat 13 proyek prakarsa KPBU yang terdiri atas tujuh proyek hunian serta enam proyek jalan.
PT Intiland Development Tbk dijadwalkan membangun 108 unit rumah tapak di IKN. PT Nindya Karya juga akan membangun delapan menara rumah susun untuk mendukung kebutuhan tempat tinggal di kawasan baru itu.
Peran Investor dan Pengawasan K3
Investasi swasta mulai mengisi kawasan IKN melalui 67 Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati. Dari jumlah tersebut, sembilan proyek telah selesai dan enam proyek sedang memasuki tahap konstruksi.
Enam proyek yang berjalan meliputi Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, dan Teras by Plataran. Proyek lainnya mencakup apartemen PT Star Bright International Investment, kawasan terpadu PT Fajar Maju Karya Gemilang, serta apartemen PT Dian Jaya Indonesia.
Menurut VIVA, evaluasi bersama kementerian, investor, dan penyedia jasa konstruksi digelar pada 14 Juli 2026 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Forum itu digunakan untuk menyelaraskan isu strategis dan menangani kendala yang muncul di lapangan.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menekankan bahwa percepatan tidak boleh mengabaikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. “K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan,” ujar Basuki.
Ia menyatakan pekerjaan harus berjalan cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Kualitas, estetika, serta keberlanjutan lingkungan tetap menjadi tiga pilar pembangunan IKN menuju target 2028.