Pemerintah telah menutup 240 badan usaha milik negara atau BUMN yang dinilai tidak produktif dan terus merugi. Presiden Prabowo Subianto menyebut langkah itu menjadi bagian dari penataan ulang perusahaan negara untuk menekan pemborosan dan memperbaiki efisiensi anggaran.
Prabowo mengatakan kebijakan tersebut tidak berhenti pada jumlah itu. Evaluasi terhadap perusahaan negara lain masih berjalan, dan penutupan BUMN bermasalah pada akhirnya bisa mencapai 700 hingga 800 perusahaan.
Biaya Besar dari Perusahaan yang Merugi
Dalam penjelasannya, Prabowo menyoroti jumlah perusahaan negara yang mencapai sekitar 1.000 entitas. Menurut dia, banyak di antaranya tidak menghasilkan laba dan justru menjadi sumber inefisiensi.
Ia juga menyinggung beban besar yang harus ditanggung negara untuk membayar direksi dan komisaris di perusahaan yang terus merugi. Prabowo menilai kondisi itu semakin tidak masuk akal ketika perusahaan masih meminta bonus meski kinerjanya negatif.
Penghematan Disebut Tembus Triliunan Rupiah
Prabowo menyebut penutupan BUMN bermasalah telah memberi dampak positif pada keuangan negara. Ia mengeklaim kebijakan itu berhasil menghemat anggaran hingga triliunan rupiah.
Penghematan tersebut, menurut dia, berasal dari penghentian pembiayaan perusahaan yang terus merugi dan tidak mampu memberi nilai tambah. Prabowo juga menyebut ada praktik yang membuat kerugian perusahaan tertutup di balik berbagai cara, termasuk melalui pengelolaan internal yang tidak sehat.
Arah Reformasi BUMN Terus Diperketat
Pada saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Selasa (23/6/2026), Prabowo menegaskan bahwa langkah ini bagian dari reformasi sektor korporasi negara. Ia ingin aset negara dikelola lebih efektif dan perusahaan pelat merah benar-benar memberi kontribusi yang kuat bagi perekonomian nasional.
Penataan itu juga mendorong disiplin yang lebih ketat dalam tata kelola, biaya, dan akuntabilitas BUMN. Pemerintah kini memusatkan perhatian pada perusahaan negara yang benar-benar mampu memberi manfaat, bukan sekadar bertahan sambil menumpuk kerugian.