Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu membenahi fondasi pengelolaannya sebelum kembali diperluas. Skala program yang menjangkau jutaan penerima manfaat membuat disiplin anggaran, pengawasan dapur, dan akurasi data menjadi persoalan yang mendesak.
Tantangan tersebut kini berada di hadapan Sudaryono setelah ia dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada 22/7. Wakil Menteri Pertanian itu menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri untuk menjalani perawatan penyakit di luar negeri.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai tahap awal yang diperlukan bukan ekspansi, melainkan konsolidasi sistem. Menurutnya, koreksi perlu menyentuh desain kelembagaan, rantai pasok, dan akuntabilitas anggaran.
Tiga Titik Kritis Pengelolaan MBG
| Prioritas | Masalah Utama | Arah Pembenahan |
|---|---|---|
| Tata kelola keuangan | Komitmen program berisiko tidak sejalan dengan kapasitas fiskal dan administrasi | Menormalkan pengelolaan keuangan |
| Rantai pasok domestik | Ketergantungan pada vendor besar | Melibatkan produsen pangan dalam negeri |
| Penargetan dan pemantauan | Kebocoran, salah sasaran, dan evaluasi data lemah | Memperkuat pemantauan berbasis data cepat |
Pekerjaan pertama adalah menjaga tata kelola keuangan agar komitmen MBG tidak melampaui kapasitas fiskal maupun administrasi. Hal ini penting karena program menggunakan anggaran besar dan melayani penerima manfaat dalam jumlah luas.
Ronny menilai pengelolaan keuangan yang disiplin harus menjadi dasar sebelum penambahan cakupan dilakukan. Tanpa pembenahan tersebut, perluasan berpotensi menambah beban pada sistem yang belum sepenuhnya terkendali.
Pekerjaan kedua menyasar rantai pasok pangan yang perlu lebih berpijak pada produksi domestik. MBG diharapkan tidak hanya menjadi proyek distribusi makanan yang menimbulkan ketergantungan kepada vendor besar.
Keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah pangan dapat memperluas dampak ekonomi program di daerah. Latar belakang Sudaryono di sektor pertanian dipandang memberi modal untuk menghubungkan kebutuhan dapur MBG dengan rantai pasok pangan nasional.
Namun, integrasi dari hulu hingga hilir memerlukan pengendalian yang kuat dan standar pemasok yang jelas. Pengawasan atas dapur juga perlu berjalan seiring dengan kepastian mutu pangan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
Data Penerima dan Respons Insiden
Prioritas ketiga adalah pembenahan sistem penargetan dan pemantauan. Persoalan kebocoran, salah sasaran, serta lemahnya evaluasi perlu diatasi melalui data yang lebih akurat dan pemantauan yang dapat dilakukan dengan cepat.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman mendorong penggunaan basis data tunggal bagi penerima manfaat. Ia juga menekankan perlunya audit menyeluruh terhadap dapur serta mekanisme respons cepat untuk kasus keracunan.
Menurut Rizal, ukuran keberhasilan MBG tidak cukup dilihat dari pertumbuhan jumlah dapur, porsi makanan, atau penyerapan anggaran. Program perlu dinilai dari kemampuan setiap rupiah anggaran dalam menghasilkan perbaikan gizi bagi penerima manfaat.
“Persoalan BGN saat ini bukan sekadar memperbesar skala Program Makan Bergizi Gratis, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan perbaikan gizi,” ujar Rizal kepada CNN Indonesia. Ia menilai indikator program harus lebih berorientasi pada dampak gizi yang terukur.
Koordinasi dan Profesionalisme
Kedekatan Sudaryono dengan Presiden Prabowo Subianto dinilai Rizal dapat membantu mempercepat koordinasi lintas kementerian. Meski demikian, modal politik itu tidak otomatis menjamin keberhasilan pengelolaan MBG.
Profesionalisme, transparansi, serta keberanian melakukan koreksi disebut menjadi unsur yang menentukan. Kemampuan membangun tim kuat dan menjalankan program berbasis data akan menentukan apakah MBG dapat memberi dampak yang lebih nyata bagi produk lokal serta produsen pangan dalam negeri.
Ronny mengingatkan bahwa tanpa pembenahan pada tiga titik tersebut, MBG berisiko menjadi program mahal dengan dampak ekonomi yang dangkal. Konsolidasi sistem menjadi langkah yang dipandang perlu sebelum pembicaraan tentang perluasan skala program kembali dilakukan.
