Jawa Tengah menyiapkan 36.891 petugas untuk mendukung Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Skala pendataan yang besar ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menaruh perhatian serius pada peta ekonomi yang akan dihasilkan dari sensus tersebut.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai data sensus akan menjadi dasar penting dalam membaca kondisi ekonomi daerah. Ia menegaskan bahwa kebijakan pembangunan harus bertumpu pada data yang akurat, bukan pada perkiraan semata.
Data yang akurat untuk memetakan potensi daerah
Menurut Luthfi, hasil pendataan BPS akan membantu pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota memetakan potensi ekonomi secara lebih tepat. Karena itu, ia meminta agar data yang dihimpun diisi semaksimal mungkin agar fakta di lapangan dapat tergambar dengan jelas.
Ia juga mengajak bupati, wali kota, dan aparatur pemerintah untuk ikut menyosialisasikan sensus kepada masyarakat. Langkah ini dinilai penting agar pendataan berjalan lebih lancar dan jangkauan informasi kepada publik menjadi lebih luas.
Pelaku usaha diminta terbuka saat didata
Dalam kesempatan itu, Luthfi mengimbau masyarakat, terutama pelaku usaha mulai dari UMKM hingga usaha rumah tangga, agar terbuka saat didata petugas sensus. Ia memastikan informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya.
Keterbukaan dari pelaku usaha dinilai akan membantu pemerintah membaca potensi ekonomi daerah dengan lebih tepat. Dengan begitu, pembangunan provinsi dan kabupaten atau kota dapat disusun selaras dengan kondisi nyata di lapangan.
Pelaksanaan di lapangan melibatkan banyak petugas
Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 digelar di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang, pada Kamis (18/6). Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, sejumlah kepala daerah, dan jajaran BPS se-Jawa Tengah.
Jumlah petugas yang mencapai puluhan ribu menunjukkan luasnya cakupan pendataan yang harus dijalankan di seluruh wilayah Jawa Tengah. Pemerintah daerah berharap hasil sensus dapat memberikan gambaran ekonomi yang lebih rinci sebagai bekal perencanaan pembangunan ke depan.
