Lima tuntutan dibawa massa aksi #MenujuIndonesiaBangkrut saat turun ke jalan di Jakarta pada Jumat, 12 Juni 2026. Dari pemborosan APBN hingga permintaan agar Prabowo mengakui kesalahan, seluruh poin itu dirancang untuk menekan pemerintah di tengah sorotan publik atas ekonomi dan kebijakan negara.
Aksi dimulai dari Lapangan FISIP UI dan bergerak menuju Bundaran HI. Namun, kawasan itu tidak sepenuhnya bisa didekati peserta karena telah disterilkan dari aktivitas unjuk rasa.
Isi lima tuntutan massa aksi
Tuntutan pertama adalah menghentikan pemborosan APBN. Massa meminta anggaran negara dipakai lebih efisien dan diarahkan ke kebutuhan yang dinilai lebih mendesak.
Tuntutan kedua menyoroti harga kebutuhan pokok dan BBM yang diminta turun. Isu ini menjadi salah satu titik tekan utama karena berhubungan langsung dengan biaya hidup masyarakat.
Tuntutan ketiga meminta penghentian Program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam aksi tersebut, dua program itu disebut perlu dihentikan, meski alasan rinci yang dibawa tidak dijabarkan lebih jauh.
Tuntutan keempat ialah menghentikan militerisme di ranah sipil. Poin ini menunjukkan perhatian mahasiswa pada batas peran militer dalam ruang sipil dan tata kelola negara.
Tuntutan kelima berbunyi agar Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya. Seruan itu menjadi penutup dari daftar tuntutan yang disuarakan massa.
Alasan kawasan Bundaran HI dibatasi
Polda Metro Jaya menjelaskan pembatasan di Bundaran HI didasarkan pada kajian teknik dan analisis dampak sosial di lapangan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menyebut poros Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan M.H. Thamrin sebagai episentrum pergerakan kendaraan di ibu kota.
Menurut kepolisian, konsentrasi massa di titik itu berisiko memicu kelumpuhan lalu lintas secara meluas. Kawasan tersebut juga dipandang penting karena menjadi pusat transportasi massal, dengan Stasiun MRT Jakarta dan halte integrasi Transjakarta yang melayani mobilitas ratusan ribu komuter setiap hari.
Polisi juga menyoroti status Bundaran HI sebagai zona objek vital ekonomi nasional dan pusat perhotelan internasional. Karena itu, pengamanan diperketat untuk menjaga stabilitas keamanan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas warga di jantung kota.
Aksi ini memperlihatkan bagaimana mahasiswa menggabungkan isu fiskal, harga kebutuhan pokok, kebijakan publik, dan tata kelola negara dalam satu rangkaian tuntutan. Di sisi lain, pembatasan di Bundaran HI menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi dan kepentingan menjaga aktivitas publik tetap berjalan harus dikelola secara hati-hati.