Pemerintah menutup 3.000 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena dinilai tidak sesuai ketentuan. Langkah ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini diawasi lebih ketat ketika jangkauannya sudah sangat luas.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan MBG dikelola asal-asalan. Ia menyebut pengawasan di lapangan harus terus diperkuat agar mutu layanan pangan tetap terjaga di tengah perluasan program.
MBG saat ini disebut telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat setiap hari. Dari jumlah itu, ada 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868.000 ibu hamil yang menjadi bagian dari sasaran program.
Skala penerima yang besar membuat pengelolaan dapur menjadi unsur yang sangat penting. Karena itu, penertiban terhadap dapur SPPG yang tidak memenuhi ketentuan menjadi langkah yang dinilai perlu untuk menjaga standar pelaksanaan.
Prabowo menyampaikan sikap itu dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa setiap dapur yang melanggar aturan harus langsung ditindak.
Ia juga meminta pejabat daerah, anggota DPR, dan bupati di berbagai wilayah ikut memeriksa dapur MBG. Jika menemukan pelanggaran di lapangan, mereka diminta segera melapor agar koreksi bisa dilakukan lebih cepat.
Dorongan itu menunjukkan pemerintah ingin memperluas pengawasan di luar pusat. Dengan keterlibatan lebih banyak pihak, masalah di lapangan diharapkan bisa terdeteksi sebelum berkembang lebih jauh.
Di saat yang sama, pemerintah menyiapkan perluasan sasaran MBG ke kelompok lansia. Prabowo menyebut sekitar 500.000 lansia yang hidup sebatang kara dan membutuhkan bantuan pangan akan ikut menerima program ini.
Ia menegaskan perluasan itu sejalan dengan amanat konstitusi agar negara hadir mengurus masyarakat miskin. Dengan begitu, MBG tidak hanya menyasar ibu dan anak, tetapi juga warga lanjut usia yang paling membutuhkan bantuan.
Penutupan ribuan dapur SPPG dan rencana memperluas penerima manfaat memperlihatkan bahwa pemerintah sedang menjaga mutu pelaksanaan program sambil memperbesar jangkauannya. Di tengah besarnya skala MBG, disiplin pelaksana dan ketegasan pengawasan menjadi kunci agar tujuan program tetap berjalan sesuai harapan.
Source: www.beritasatu.com