Ali Al-Zaidi kini menjadi sorotan setelah dipilih blok Syiah utama, Coordination Framework, sebagai kandidat kompromi untuk kursi perdana menteri Irak. Presiden Nizar Amedi kemudian menunjuk pria 40 tahun itu sebagai prime minister-designate dan memberinya tugas membentuk pemerintahan baru di tengah kebuntuan politik yang belum juga selesai.
Nama al-Zaidi muncul saat Irak masih bergulat dengan krisis konstitusional dan tarik-menarik pengaruh dari dalam negeri maupun pihak luar. Dalam situasi seperti itu, figur yang tidak membawa banyak beban politik justru dinilai paling mungkin diterima oleh berbagai kubu.
Figur di luar lingkaran politik
Yang membuat al-Zaidi menonjol adalah latar belakangnya yang jauh dari dunia jabatan publik. Ia tidak memiliki rekam jejak di pemerintahan, sehingga tampil berbeda dari banyak tokoh yang biasanya mengisi posisi puncak di Irak.
Ia lahir di Baghdad dari keluarga terkemuka asal provinsi selatan Dhi Qar. Jalur pendidikannya juga memperkuat citra profesional yang melekat pada dirinya, karena ia meraih gelar sarjana hukum dan keuangan, lalu melanjutkan studi hingga mendapat gelar magister perbankan dan keuangan.
Nama al-Zaidi juga tercatat sebagai anggota Iraqi Bar Association. Status itu menambah kesan bahwa ia lebih dikenal lewat kapasitas profesional daripada pengalaman politik praktis.
Jejak bisnis dan akademik yang luas
Di luar pendidikan dan hukum, al-Zaidi membangun reputasi lewat dunia usaha. Ia memimpin National Holding Company, sebuah konglomerat yang berdiri pada 2017 dan bergerak di sejumlah sektor strategis.
Bidang yang digarap perusahaan itu meliputi pertanian, properti, perbankan, logistik, dan energi terbarukan. Selain itu, al-Zaidi juga memegang peran di sektor pendidikan dan kesehatan melalui jabatannya sebagai ketua dewan Shaab University dan Ishtar Medical Institute.
Kombinasi peran tersebut membuatnya dikenal di lebih dari satu bidang. Dalam kondisi Irak yang sedang mencari figur teknokratik, latar belakang bisnis, akademik, dan hukum seperti ini dianggap sebagai modal yang menonjol.
Dipilih di tengah perpecahan kubu Syiah
Pencalonan al-Zaidi tidak lahir dari proses yang mulus. Coordination Framework disebut mengalami perpecahan serius, dan kondisi itu mendorong koalisi tersebut beralih dari politisi senior ke figur bisnis yang dinilai lebih netral.
Sebelumnya, nama mantan perdana menteri Nouri al-Maliki sempat menguat. Namun pencalonannya menghadapi penolakan keras dari Presiden AS Donald Trump, disertai tekanan Washington yang antara lain menghentikan kerja sama dan pendanaan untuk aparat keamanan Irak.
Amerika Serikat juga memberi peringatan kepada pemerintah yang dipengaruhi tokoh-tokoh pro-Iran dan kelompok bersenjata. Dalam keadaan seperti itu, al-Zaidi dipandang sebagai pilihan tengah yang dianggap lebih aman secara politik.
Nama Bassem al-Badry juga pernah diangkat sebagai alternatif. Akan tetapi, rival-rival politik menolaknya karena khawatir opsi tersebut hanya akan memperkuat posisi faksi al-Maliki.
Alasan sosok nonpolitik dianggap lebih mudah diterima
Minimnya pengalaman politik justru menjadi salah satu alasan utama al-Zaidi dilihat sebagai kandidat kompromi. Di tengah polarisasi tajam, ia dipersepsikan sebagai sosok yang belum memiliki banyak beban konflik dengan blok domestik maupun kekuatan luar.
Koalisi pengusungnya menilai figur seperti al-Zaidi bisa berbicara dengan Washington dan komunitas internasional melalui bahasa kepentingan ekonomi. Pendekatan itu dianggap penting karena Irak masih berada di persimpangan pengaruh Iran dan Amerika Serikat.
Pandangan tersebut juga sejalan dengan kebutuhan politik yang semakin pragmatis. Banyak pihak menilai Irak tidak hanya memerlukan politisi berpengalaman, tetapi juga pengelola yang sanggup bergerak di tengah tekanan keamanan, ekonomi, dan geopolitik.
Sorotan pada latar keuangan dan tugas berat ke depan
Riwayat al-Zaidi di sektor perbankan ikut menarik perhatian publik. Ia pernah memimpin dewan Al-Janoob Islamic Bank, sementara laporan lokal dan pengawas keuangan menyebut bank itu sebelumnya pernah menghadapi sanksi dari Bank Sentral Irak.
Catatan itu membuat latar finansialnya tak lepas dari sorotan. Meski begitu, para pendukungnya melihat pengalaman bisnis dan keuangan justru bisa membantu pemerintah baru mengambil langkah yang lebih realistis.
Al-Zaidi kini diberi waktu 30 hari untuk menyerahkan daftar kabinet ke parlemen. Ia juga harus mengamankan dukungan sedikitnya 167 anggota dewan agar dapat melangkah ke tahap berikutnya.
Secara hitung-hitungan politik, peluangnya masih terbuka karena blok Syiah yang mengusungnya menguasai 185 dari total 329 kursi. Namun tantangan yang menunggu jauh lebih besar, mulai dari tekanan konflik regional yang melibatkan Iran, dampak ekonomi dari penutupan Selat Hormuz, hingga perdebatan panjang soal Popular Mobilisation Forces atau PMF.
Washington juga ingin membatasi pengaruh kelompok pro-Iran di dalam PMF. Pada saat yang sama, sebagian faksi bersenjata sebelumnya dikaitkan dengan serangan terhadap kepentingan AS dan negara-negara di kawasan, sehingga posisi perdana menteri baru akan sangat bergantung pada kemampuannya menjaga keseimbangan politik dan keamanan.
