Pemerintah menempatkan sektor pertanian sebagai urusan yang lebih luas dari sekadar produksi pangan. Di forum terbuka bersama 118 Badan Eksekutif Mahasiswa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menautkan pangan dengan gizi, distribusi, kesejahteraan petani, penegakan hukum, hingga ekonomi desa.
MBG dan Kopdes jadi sorotan utama
Dalam dialog itu, perhatian besar mengarah ke Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program ini dijelaskan bukan hanya untuk meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi di desa.
Amran menyebut MBG berperan sebagai offtaker bagi hasil produksi petani dalam negeri. Ia menegaskan bahwa program itu tidak bisa dilihat sebagai kebijakan yang berdiri sendiri.
Selain MBG, Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes juga menjadi bagian penting dari pembahasan. Pemerintah menempatkan koperasi desa itu sebagai strategi untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus mempersingkat rantai distribusi pangan.
Amran menilai rantai pasok komoditas pertanian selama ini terlalu panjang. Ia menilai skema baru melalui Kopdes dapat memangkas jalur yang selama ini lebih banyak menguntungkan middleman.
Mahasiswa datang dengan kritik lapangan
Forum tersebut tidak hanya berisi pemaparan pemerintah, tetapi juga kritik dari mahasiswa. Para peserta membawa masukan yang lahir dari temuan lapangan, termasuk soal distribusi pupuk dan peredaran bawang ilegal dari Sumatera Utara.
Amran merespons temuan itu dengan tegas. Ia menyatakan laporan semacam itu akan ditindaklanjuti lewat jalur hukum.
Sikap kritis mahasiswa disambut positif oleh Mentan. Ia menilai kritik yang disampaikan secara konstruktif justru penting untuk membantu pemerintah memperbaiki tata kelola kebijakan.
“Saya salut pada BEM, mahasiswa yang hadir hari ini. Cukup kritis tapi konstruktif,” ujar Amran dalam dialog tersebut.
Stok beras dan produksi disebut menguat
Di sisi lain, Amran memaparkan capaian sektor pertanian yang menurut pemerintah didukung data dan verifikasi lembaga nasional maupun internasional. Salah satu yang disorot adalah stok beras nasional yang disebut mencapai level tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka.
“Stok kita beras tertinggi selama merdeka, 5 juta ton lebih,” kata Amran. Ia menilai kondisi itu menunjukkan cadangan pangan nasional sedang menguat di tengah tekanan global.
Amran juga menjelaskan standar swasembada pangan menurut FAO. Menurut standar tersebut, sebuah negara masih dapat disebut swasembada jika impor pangan pokok tidak melebihi 10 persen dari kebutuhan nasional.
Pada periode 2025–2026, Indonesia mencatat impor pangan kurang dari 5 persen dari total kebutuhan 11 komoditas utama. Produksi dalam negeri disebut mencapai 73,7 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional berada di sekitar 68,7 juta ton.
Untuk beras, Indonesia tidak melakukan impor beras medium sepanjang 2025. Produksi beras nasional menurut BPS mencapai 34,69 juta ton dan disebut sejalan dengan prediksi FAO serta USDA.
Kesejahteraan petani ikut dibahas
Forum itu juga menyinggung kondisi petani. Amran menyebut Nilai Tukar Petani berada pada level tertinggi, yaitu 125,45 pada Februari 2026.
Ia mengaitkan capaian itu dengan kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Menurutnya, langkah tersebut belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah republik ini.
“Pupuk subsidi turun 20 persen. Ini tidak pernah terjadi selama republik ini merdeka,” ujar Amran.
Pemerintah menilai penurunan biaya pupuk membantu menekan ongkos produksi petani. Karena itu, kebijakan tersebut diposisikan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kesejahteraan di sektor pertanian.
Ekspor naik, impor turun
Dari sisi kinerja ekonomi, sektor pertanian juga disebut memberi kontribusi besar. BPS mencatat kontribusi sektor pertanian mencapai 12,67 persen terhadap PDB pada kuartal I 2026.
Kinerja perdagangan pertanian pun bergerak positif. Berdasarkan data BPS tentang ekspor segar dan olahan Januari-Desember 2025, nilai ekspor naik 28,26 persen atau Rp166,71 triliun.
Pada saat yang sama, nilai impor turun 9,66 persen atau Rp41,68 triliun. Amran menilai gabungan kenaikan produksi, ekspor, dan penurunan impor menjadi tanda fondasi pertanian semakin kuat.
Transparansi, hukum, dan arah energi
Amran menekankan pentingnya keterbukaan di sektor pertanian. Ia bahkan membuka ruang bagi mahasiswa untuk melihat langsung kondisi gudang dan stok pangan nasional.
“Kami buka apa adanya. Tidak usah ditutup-tutupi,” kata Amran. Ia menilai transparansi diperlukan agar publik bisa menilai kinerja pemerintah secara objektif.
Ia juga menegaskan komitmen penegakan hukum. Menurut Amran, sudah ada 76 tersangka dalam berbagai kasus, termasuk mafia pupuk dan praktik ilegal lainnya.
Pemerintah, kata dia, tidak memberi ruang bagi penyalahgunaan anggaran negara. Ia juga menyebut ada pejabat eselon II yang telah diberhentikan dan diproses hukum.
Selain pangan, forum itu turut menyinggung arah besar kemandirian energi nasional. Amran menyampaikan dorongan terhadap pengembangan biodiesel B5 dan bioethanol E20.
Ia menilai hilirisasi sawit dan pemanfaatan lahan dapat memberi nilai tambah ekonomi yang besar. Dalam forum tersebut, mahasiswa diajak melihat pembangunan pertanian sebagai agenda lintas sektor yang berkaitan dengan pangan, energi, dan kesejahteraan desa.
Source: mediaindonesia.com