Asosiasi Profesional Jasa Penagihan Indonesia atau APJAPI membentuk Dewan Pimpinan Daerah Sumatra Utara di Medan untuk memperkuat tata kelola industri jasa penagihan di tingkat daerah. Kehadiran struktur baru ini diarahkan agar pembinaan anggota, koordinasi, dan pengawasan internal bisa berjalan lebih dekat dengan kebutuhan lapangan.
Langkah tersebut juga ditujukan untuk mendorong praktik usaha yang sesuai aturan. APJAPI menilai keberadaan kepengurusan daerah dapat membantu menjaga ekosistem jasa penagihan tetap sehat, profesional, dan lebih tertib di tengah aktivitas ekonomi dan pembiayaan yang berkembang di wilayah tersebut.
Peran daerah semakin strategis
Pembentukan DPD Sumatra Utara dinilai relevan karena peran daerah dalam industri jasa penagihan makin penting. Dengan pengurus di daerah, organisasi berharap standar operasional dapat diterapkan lebih baik dan kompetensi anggota meningkat melalui pembinaan yang lebih dekat.
Penguatan struktur ini juga dipandang membantu komunikasi antara anggota dan pemangku kepentingan setempat. Hubungan yang lebih efektif di tingkat daerah diharapkan membuat pengawasan internal lebih kuat sekaligus mendukung praktik usaha yang tertib.
Kolaborasi dinilai menjadi kunci
Ketua Umum APJAPI Kevin Agatha Purba menegaskan bahwa industri jasa penagihan tidak bisa berjalan baik tanpa kolaborasi kuat antara pelaku usaha, regulator, dan pemangku kepentingan lain. Menurut dia, organisasi tidak hanya menjadi wadah perusahaan, tetapi juga sarana komunikasi dan koordinasi.
Kevin juga meminta seluruh pengurus yang dilantik memberi kontribusi positif bagi kemajuan jasa penagihan. Ia menekankan agar mereka menjadi contoh dalam menjalankan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui kepengurusan daerah, APJAPI berharap pembenahan industri dapat berlangsung lebih terarah. Di Sumatra Utara, pembinaan anggota dan penguatan standar operasional menjadi bagian dari upaya membangun industri jasa penagihan yang lebih profesional dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.
