Kabel bawah laut kini menjadi titik rawan yang paling mengkhawatirkan dalam perdagangan dan komunikasi global. Armada bayangan yang sulit dilacak disebut memanfaatkan celah hukum internasional untuk beroperasi di wilayah abu-abu, sementara sejumlah insiden di Baltik dan dekat Taiwan menunjukkan ancaman itu bukan lagi sekadar teori.
Kabinet kapal tua ini bergerak dengan pola yang sama berulang kali, mulai dari mematikan Automatic Identification System, memakai identitas palsu, hingga berganti bendera dan nama. Dalam banyak kasus, kapal-kapal itu juga diduga memberi ruang bagi sabotase yang berdampak langsung pada kabel bawah laut dan infrastruktur vital lain.
Jejak insiden yang memicu kekhawatiran
Sejumlah kasus telah membuat perhatian negara-negara Barat tertuju pada armada bayangan. Newnew Polar Bear, kapal yang terdaftar di Hong Kong dan dimiliki China, menyeret jangkar lebih dari 100 mil laut hingga merusak pipa Balticconnector dan kabel-kabel di sekitarnya.
Pada November 2024, kapal kargo Yi Peng 3 berbendera China juga disebut menyeret jangkar dan memutus dua kabel di Laut Baltik. Sementara itu, pada awal 2025, kapal Vasili Shukshin yang berbendera Belize dan dioperasikan Rusia dilaporkan berlama-lama sekitar empat minggu di dekat Taiwan.
Di waktu yang hampir bersamaan, Shunxin-39 berbendera Kamerun dan diawaki kru China memutus kabel di lepas Taiwan setelah memakai hingga enam identitas AIS dan dua nama. Pola-pola ini memperkuat dugaan bahwa gangguan pada kabel bawah laut tidak selalu terjadi karena kecelakaan.
Celah hukum yang membuat respons lambat
Kasus Eagle S memperlihatkan betapa terbatasnya perangkat hukum yang tersedia saat kapal diduga terlibat dalam kerusakan kabel. Pada Hari Natal 2024, kapal berbendera Kepulauan Cook yang terkait dengan armada bayangan Rusia itu memutus kabel listrik penghubung Finlandia dan Estonia serta merusak empat kabel data di zona ekonomi eksklusif Finlandia.
Estonia tidak melakukan investigasi atau naik ke kapal karena menafsirkan UNCLOS sebagai larangan memeriksa kapal di perairan internasional. Finlandia kemudian mengundang kapal itu masuk ke laut teritorialnya dan melakukan boarding, tetapi pengadilan Finlandia menyatakan tindakan itu tidak tepat karena pemutusan kabel terjadi di luar laut teritorial Finlandia.
Masalah utamanya terletak pada jurang antara lokasi pelanggaran dan tempat penegakan hukum yang berwenang. Konvensi internasional tentang perlindungan kabel bawah laut berasal dari 1884, sedangkan UNCLOS hanya memberi yurisdiksi penegakan atas kabel bawah laut di perairan teritorial.
Di luar itu, kewenangan menuntut biasanya jatuh ke negara bendera kapal. Persoalannya, banyak negara menjual bendera kemudahan tanpa memiliki kemauan atau kapasitas untuk menindak kejahatan di kapal-kapal tersebut.
Mengapa armada bayangan sulit dihentikan
Kapal shadow fleet memakai taktik untuk menghindari penangkapan, termasuk mematikan AIS setelah melewati lokasi kabel dan berlabuh di perairan internasional agar tidak bisa dinaiki. Sebagian kapal juga mendapat pengawalan kapal perang, yang membuat proses pencegahan semakin rumit.
PBB dinilai tidak efektif karena Rusia dan China sama-sama duduk di Dewan Keamanan. Pada saat yang sama, kerangka hukum kabel bawah laut ikut rumit karena peran sektor swasta yang besar dalam kepemilikan dan pengoperasian jaringan ini.
Penyedia konten dan hyperscaler seperti Google dan Meta disebut memiliki sekitar 60 kabel bawah laut utama di dunia. Namun, aturan tentang tanggung jawab mereka saat terjadi kerusakan dan kewajiban negara untuk melindungi kabel dari aktor lawan masih belum jelas.
Langkah hukum, intelijen, dan tekanan pasar
Sejumlah negara mulai mendorong kerangka hukum bersama agar respons terhadap provokasi armada bayangan bisa lebih cepat. Salah satu langkah awalnya adalah menyepakati pemahaman yang sama soal aturan boarding terhadap kapal yang diduga memalsukan identitas.
Jika sebuah kapal memanipulasi AIS atau berganti nama dan bendera, hal itu dapat menjadi alasan yang wajar untuk menduga kapal tersebut tidak berkebangsaan. Berdasarkan Pasal 110 UNCLOS, kapal tanpa kewarganegaraan dapat dihentikan dan diperiksa oleh kapal perang negara mana pun untuk memeriksa dokumennya.
Jika kemudian dipastikan tidak memiliki kebangsaan, kapal itu dapat disita. Langkah tersebut juga membuka jalan untuk penanganan muatan secara sah kepada pembeli yang legitimate.
Denmark, Australia, dan Selandia Baru telah mengadopsi undang-undang zona keselamatan kabel untuk memberi kewenangan penegakan hukum langsung kepada penjaga pantai di zona ekonomi eksklusif. UNCLOS Pasal 56 dan 60 mengizinkan aturan seperti itu selama sempit dan tidak mengganggu kebebasan pelayaran.
Karena aturan zona keselamatan harus dibuat di tingkat domestik, negara-negara yang taat hukum didorong agar tidak membiarkan sistemnya terfragmentasi. Beberapa analis khawatir aturan ini memicu balasan China terhadap kapal berbendera Eropa di Laut China Selatan, tetapi China sudah mengklaim kewenangan penegakan hukum atas hampir seluruh wilayah laut itu.
Di sisi lain, sanksi dan intelijen keuangan mulai menunjukkan dampak. Penetapan sanksi Departemen Keuangan AS pada Januari 2025 terhadap 183 kapal tanker minyak, ditambah tindakan Inggris dan Uni Eropa, membuat muatan armada bayangan di terminal Baltik turun drastis pada Maret 2025.
Meski begitu, Rusia kemudian beradaptasi. Negara-negara juga bisa melacak pembayaran bendera lewat intelijen keuangan, mengungkap risiko kepada penanggung dan pembiaya, serta mendorong pencabutan bendera secara cepat untuk kapal yang memanipulasi AIS.
Secara diplomatik, tekanan dapat diarahkan kepada negara bendera agar membuat registri bendera daring yang bisa diverifikasi. Inisiatif 17 negara bernama Guiding Principles for Underwater Infrastructure Defence Exchanges, yang diumumkan di sela Shangri-La Dialogue, juga menyediakan kerangka kerja untuk melindungi kabel.
Peran sektor swasta dan langkah penutup akses asuransi
Koordinasi dengan sektor swasta dinilai sama pentingnya. Operator kabel dan raksasa cloud sudah mendeteksi anomali di infrastruktur mereka, dan data itu bisa disalurkan ke pihak yang punya kewenangan bertindak.
Pemerintah dan sektor swasta juga dapat menggabungkan citra satelit dan data maritime domain awareness untuk memantau perilaku armada bayangan. Mereka bahkan dapat membuat basis data kapal publik agar pelaku swasta dan individu bisa menandai kapal-kapal yang bermasalah serta negara di belakangnya.
Ada pula usulan menempatkan petugas keamanan yang sudah dibersihkan di setiap konsorsium kabel besar, menyepakati ambang aktivitas mencurigakan yang seragam, dan membuat aliran data langsung ke operasi NATO Baltic Sentry dan Nordic Warden. Kedua operasi ini memang dirancang untuk melindungi kabel bawah laut.
Salah satu langkah lawfare yang dinilai paling kuat adalah menutup akses asuransi bagi armada bayangan. Sebagian besar asuransi kapal bayangan Rusia melewati pasar Eropa, sementara sebagian besar reasuransi dunia menyentuh AS atau Eropa.
Negara-negara bisa menekan kelompok P&I clubs internasional agar membuat daftar hitam waktu nyata untuk kapal yang punya riwayat manipulasi AIS atau pelanggaran hukum lain. Jika akses asuransi ditutup, akses pasar armada bayangan juga akan terputus, sementara kabel bawah laut tetap membawa 99% data internasional yang menopang internet, transaksi keuangan, dan komunikasi militer.
