Pengerahan armada besar Tiongkok ke perairan timur Taiwan menjadi sinyal paling keras dari respons Beijing atas pembicaraan batas maritim Jepang dan Filipina. Langkah itu tidak hanya menunjukkan penolakan terhadap negosiasi tersebut, tetapi juga menempatkan isu teknis delimitasi laut dalam kerangka politik yang jauh lebih sensitif.
Kementerian Transportasi Tiongkok menyebut pengerahan itu sebagai bagian dari armada yang bergabung dengan formasi penjaga pantai yang sudah lebih dulu berada di kawasan tersebut. Kantor berita Xinhua bahkan menyebut patroli terbaru itu sebagai tindakan yang diperlukan, sementara media pemerintah menegaskan bahwa langkah Jepang dan Filipina dinilai melanggar kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritim China.
Di pusat sorotan terdapat Haixun 09, kapal patroli maritim berbobot 10.000 ton yang disebut sebagai yang terbesar di kelasnya milik Tiongkok. Armada yang sama juga memuat Haixun 08 berbobot 7.500 ton, kapal penyelamat laut Haixun 06, dan kapal salvase Donghaijiu 113 yang masing-masing berbobot 5.000 ton.
Kehadiran kapal-kapal besar itu membuat operasi di timur Taiwan terlihat lebih dari sekadar patroli rutin. Armada tersebut diposisikan sebagai alat pengawasan dan pengendalian lalu lintas laut di kawasan strategis yang sedang menjadi titik perhatian.
Dari sudut pandang Beijing, pemicunya jelas mengarah pada pembicaraan resmi Jepang dan Filipina soal batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Negosiasi itu dibaca sebagai sentuhan langsung pada wilayah yang diklaim Tiongkok sebagai bagian dari Taiwan, sehingga reaksi di lapangan muncul secepat pembahasan diplomatiknya.
Media pemerintah Tiongkok ikut mengeraskan nada kritik itu. People’s Daily menuduh Jepang dan Filipina sebagai sumber masalah yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan, sedangkan pengumuman kedua negara untuk memulai negosiasi di perairan timur Pulau Taiwan disebut melanggar kepentingan China.
Platform pemantau aktivitas penjaga pantai Tiongkok, Marine Equipment & Government Vessel Information, menyebut operasi tersebut sebagai patroli gabungan pertama antara otoritas maritim dan penjaga pantai Beijing di zona ekonomi eksklusif di timur Taiwan. Platform itu juga menuliskan bahwa patroli tersebut akan memperkuat kendali Tiongkok atas wilayah perairan itu.
Situasi ini memperlihatkan bagaimana urusan batas maritim dapat berubah menjadi tekanan diplomatik sekaligus unjuk kekuatan. Di saat Jepang dan Filipina mendorong pembicaraan teknis soal delimitasi wilayah, Beijing justru mengirim armada patroli sebagai penegasan bahwa sengketa tersebut tidak berhenti di meja perundingan.
Kondisi di timur Taiwan pun kembali menjadi area rawan ketika patroli maritim dan aktivitas penjagaan laut meningkat. Di tengah itu, pembicaraan Jepang dan Filipina tetap berjalan, meski harus berhadapan langsung dengan penolakan keras dari Beijing.
Source: mediaindonesia.com
