Australia sedang menyiapkan tekanan baru bagi raksasa teknologi yang mendapat keuntungan dari berita di platform mereka. Meta, Google, dan TikTok terancam pungutan 2,25% dari pendapatan lokal jika tidak mencapai kesepakatan pembayaran dengan media Australia.
Skema ini menempatkan Canberra kembali di pusat debat global tentang siapa yang seharusnya membiayai jurnalisme digital. Pemerintah menilai platform besar menikmati trafik dan nilai ekonomi dari kerja redaksi, sementara media lokal membutuhkan dukungan agar tetap berjalan.
Dorongan agar platform mau bernegosiasi
Pemerintah menyebut kebijakan baru ini sebagai News Bargaining Incentive. Intinya, platform diminta membuat kesepakatan dengan organisasi berita, dan jika tidak, mereka akan membayar lebih melalui pungutan tersebut.
Menteri Komunikasi Anika Wells mengatakan masyarakat kini makin sering mengakses berita langsung dari Facebook, TikTok, dan Google. Menurut dia, wajar jika platform digital besar ikut berkontribusi pada kerja jurnalistik yang memperkaya feed mereka dan membantu mendorong pendapatan.
Rancangan ini sengaja dibuat untuk mendorong negosiasi, bukan sekadar memungut pajak biasa. Pesannya jelas, platform bisa menghindari beban lebih tinggi jika bersedia meneken kesepakatan komersial dengan media.
Siapa yang terkena aturan
Pungutan itu akan mulai berlaku pada tahun fiskal 2025-26 yang dimulai 1 Juli. Aturan menyasar perusahaan dengan layanan media sosial atau mesin pencari yang signifikan di Australia dan memiliki pendapatan lokal di atas A$250 juta.
Dengan batas itu, perusahaan yang tercakup adalah Meta, Google, dan TikTok. Pemerintah juga menegaskan kebijakan ini tidak berlaku untuk platform kecerdasan buatan karena sektor tersebut diatur lewat legislasi terpisah.
Dana yang terkumpul dari pungutan akan disalurkan ke perusahaan berita untuk memperkuat jurnalisme Australia. Anika Wells mengatakan pembagian dana akan mempertimbangkan jumlah jurnalis yang mereka pekerjakan.
Pemerintah juga menyiapkan insentif tambahan agar platform terdorong membuat kesepakatan langsung dengan media yang lebih kecil. Platform akan memperoleh offset yang lebih besar jika mereka menandatangani perjanjian dengan organisasi berita skala kecil.
Dukungan dari industri media
Rencana ini mendapat sambutan dari eksekutif perusahaan media besar Australia. Nine Entertainment, ABC, dan News Corp Australia menyebut kebijakan itu sebagai langkah penting untuk mengamankan masa depan berita Australia.
Mereka menilai jurnalisme akan menjadi tidak berkelanjutan jika platform digital gagal membayar penggunaan konten berita yang membantu mereka meraih keuntungan. Dukungan ini memperlihatkan bahwa industri media masih menekan pemerintah agar aliran dana ke ruang redaksi tetap terjaga.
Di sisi lain, Meta menolak dasar argumen pemerintah. Juru bicara perusahaan mengatakan anggapan bahwa Meta mengambil konten berita dari penerbit adalah salah.
Meta juga berpendapat bahwa penggunaan pungutan untuk mendanai media lokal akan menciptakan industri berita yang bergantung pada skema subsidi yang dikelola pemerintah. Menurut perusahaan, rancangan aturan ini pada dasarnya tidak lebih dari pajak layanan digital.
Google juga menolak kebutuhan atas pungutan tersebut. Juru bicara perusahaan mengatakan Google sedang meninjau rancangan undang-undang itu, tetapi posisinya sudah jelas, yakni menolak pajak tersebut.
TikTok memilih tidak berkomentar atas rencana pemerintah Australia. Meski begitu, perusahaan itu tetap masuk dalam cakupan aturan karena memenuhi kategori platform besar yang disebut pemerintah.
Menggantikan aturan lama yang dinilai tak efektif
News Bargaining Incentive disiapkan untuk menggantikan undang-undang 2021 yang mewajibkan perusahaan teknologi membayar konten berita. Pemerintah menilai kerangka lama itu sudah tidak lagi bekerja secara efektif.
Saat aturan lama diperkenalkan, Meta sempat memblokir pengguna untuk membagikan ulang artikel berita. Setelah itu, perusahaan akhirnya meneken kesepakatan dengan beberapa perusahaan media Australia.
Kesepakatan tersebut berakhir pada 2024. Berakhirnya perjanjian itu ikut meningkatkan tekanan terhadap pemerintah untuk mencari model baru yang lebih konsisten dan mampu menjaga aliran dana ke ruang redaksi.
Isu ini juga sensitif secara politik karena pemerintahan Donald Trump menentang pajak layanan digital yang menyasar raksasa teknologi Amerika Serikat. Washington sebelumnya juga pernah mengancam tarif terhadap negara-negara yang tetap melanjutkan kebijakan serupa.
Ketika ditanya soal potensi reaksi dari Trump, Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan Australia akan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri. Ia menyebut Australia sebagai negara berdaulat.
Source: www.indiatoday.in