Irak bersiap memperluas kerja sama minyak dan gas dengan Amerika Serikat melalui sejumlah kesepakatan yang akan dibahas saat kunjungan Perdana Menteri Ali al-Zaidi ke Washington pada Senin, 13 Juli 2026. Agenda itu menandai upaya Baghdad memperkuat posisi energinya di tengah situasi kawasan yang masih bergejolak.
Di saat yang sama, pemerintah Irak juga ingin mengurangi kerentanan terhadap gangguan jalur ekspor utama. Selat Hormuz kembali menjadi perhatian karena setiap ketegangan militer di kawasan dapat berdampak langsung pada arus pengiriman minyak Irak.
Fokus pada produksi dan jalur ekspor alternatif
Juru bicara pemerintah Irak, Haider al-Aboudi, mengatakan kesepakatan yang disiapkan mencakup beberapa nota kesepahaman di sektor minyak dan gas. Salah satu poin utamanya adalah membuka jalan bagi lebih banyak perusahaan asal AS untuk membantu meningkatkan kapasitas produksi minyak Irak.
Pembahasan itu juga diarahkan pada pencarian jalur ekspor alternatif. Opsi ini dinilai penting agar Irak tidak terlalu bergantung pada Selat Hormuz, yang selama konflik antara AS dan Iran kerap menjadi titik rawan bagi negara-negara produsen minyak di Teluk.
| Agenda Utama | Fokus | Tujuan |
|---|---|---|
| Nota kesepahaman migas | Minyak dan gas | Memperluas kerja sama energi dengan AS |
| Keterlibatan perusahaan AS | Produksi minyak | Meningkatkan kapasitas produksi Irak |
| Jalur ekspor alternatif | Logistik energi | Mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz |
| Penguatan militer | Keamanan | Menjadi bagian dari pembahasan di Washington |
Gangguan pelayaran di Selat Hormuz sebelumnya ikut menekan pendapatan sektor minyak Irak. Karena itu, pembahasan jalur ekspor baru dipandang sebagai langkah strategis, bukan hanya pilihan teknis dalam logistik energi.
Energi tidak berdiri sendiri dari isu keamanan
Selain sektor migas, penguatan angkatan bersenjata Irak juga masuk ke dalam agenda pembicaraan di Washington. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan Baghdad dan Washington tetap mencakup urusan ekonomi sekaligus keamanan.
Hubungan kedua negara selama ini memang tidak sederhana. Isu keberadaan pasukan AS di Irak, kedekatan Baghdad dengan Iran, dan tekanan Washington agar pemerintah Irak membatasi pengaruh kelompok bersenjata yang didukung Iran masih menjadi titik sensitif.
Di tengah posisi yang rumit itu, kunjungan Ali al-Zaidi menjadi sinyal bahwa Baghdad tetap berupaya menjaga komunikasi dengan Washington. Sejak ditunjuk sebagai perdana menteri pada April 2026, ia juga menerima ucapan selamat dari Presiden AS Donald Trump.
Trump dalam pesannya menyampaikan harapan agar kerja sama Baghdad dan Washington bisa semakin erat. Agenda yang dibawa ke Washington kini akan menguji apakah harapan itu dapat diterjemahkan menjadi kesepakatan konkret di sektor migas, ekspor energi, dan keamanan Irak.
