Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menilai wacana menjadikan Jawa Tengah sebagai “kandang gajah” belum bisa dibaca sebagai pembuktian politik. Menurut dia, setiap pihak boleh memiliki keinginan, tetapi keinginan itu harus diuji lewat langkah nyata di lapangan.
Pacul menyampaikan pandangan itu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menegaskan bahwa target politik tidak berhenti pada narasi, melainkan pada kerja yang terukur dan konsisten.
Di tengah perdebatan soal istilah “kandang gajah” dan “kandang banteng”, Pacul juga menyoroti situasi politik yang masih menunggu kepastian aturan. Ia menyebut Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pileg belum ditetapkan, sehingga banyak partai memilih menahan diri.
Kondisi itu, menurut dia, membuat partai dan para politisi belum leluasa bergerak penuh. Banyak pihak masih membaca arah aturan sebelum menyusun langkah yang lebih agresif.
Langkah politik masih ditahan
Pacul menambahkan bahwa situasi serupa juga dirasakan para caleg dan anggota dewan. Sebagian dari mereka masih mengunci pengeluaran dan strategi politik sambil menunggu aturan yang lebih terang.
Ia menilai banyak gerak politik partai bergantung pada caleg-calegnya. Karena itu, ketidakjelasan aturan membuat langkah mereka cenderung tertunda sampai situasi menjadi lebih jelas.
PSI dan simbol gajah
Pernyataan Pacul muncul saat PSI aktif menggaungkan Jawa Tengah sebagai “kandang gajah”. Partai itu kini memakai lambang gajah di bawah kepemimpinan Kaesang Pangarep.
Jawa Tengah sendiri selama ini dikenal sebagai “kandang banteng” karena kuatnya suara PDIP di wilayah tersebut. PSI bahkan menyatakan siap memastikan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo bahwa Jawa Tengah adalah “kandang gajah”.
Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo, menyebut pihaknya menunggu jadwal untuk mendampingi Jokowi berkeliling Jawa Tengah. Langkah itu disiapkan untuk menguatkan klaim PSI atas daerah yang selama ini identik dengan PDIP.