Di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, massa aksi May Day 2026 menyuarakan tujuh tuntutan kepada pemerintah dan DPR. Dalam aksi yang digelar pada Jumat (1/5/2026) sore sekitar pukul 17.00 WIB itu, mereka menekankan bahwa persoalan kesejahteraan buruh belum selesai.
Tuntutan yang dibawa tidak berhenti pada seruan umum. Massa meminta pengesahan Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru, penghapusan outsourcing dan rezim upah murah, serta penghentian PHK massal disertai pengendalian impor.
Selain itu, mereka mendesak reformasi pajak, kenaikan PTKP, dan penghapusan pajak THR. Massa juga menuntut segera disahkannya RUU PPRT, RUU perampasan aset, serta penurunan biaya aplikasi ojek online menjadi 10 persen.
Aksi tersebut diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai almamater. Kehadiran mereka menunjukkan solidaritas lintas kampus dalam peringatan Hari Buruh dan memperkuat sorotan terhadap kondisi buruh di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.
Di lokasi, massa sempat membakar ban bekas dan sampah sebelum memasang spanduk serta poster tuntutan di gerbang DPRD Jawa Barat. Aksi itu membuat arus lalu lintas di Jalan Diponegoro sempat tertutup sementara.
Pengamanan di sekitar gedung juga diperketat. Gerbang DPRD Jawa Barat dipasangi kawat berduri dan dikunci rapat, sementara polisi bersama Dishub Kota Bandung berjaga untuk mengatur lalu lintas di kawasan tersebut.
Salah satu perwakilan aksi dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Dika, mengatakan gerakan ini ditujukan untuk buruh di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa setiap 1 Mei menjadi pengingat atas perjuangan buruh yang belum selesai.
Dika juga meminta agar aspirasi yang disampaikan tidak sekadar dicatat. Menurut dia, tuntutan yang dibawa dalam aksi ini lahir dari kebutuhan untuk mendorong kesejahteraan buruh agar benar-benar mendapat tindak lanjut.
Dalam orasinya, Dika turut menyebut latar belakang pribadinya sebagai anak seorang buruh. Baginya, isu kesejahteraan pekerja sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan menjadi alasan aksi May Day terus digelar.
Massa berharap suara yang mereka bawa dari depan DPRD Jawa Barat dapat membuka jalan bagi kebijakan yang lebih berpihak kepada buruh. Aksi sore itu kembali menegaskan bahwa kesejahteraan pekerja masih menjadi isu utama dalam peringatan Hari Buruh di Jawa Barat.
