Pertanyaan soal siapa yang menanggung risiko dari dana bank yang mulai diarahkan ke program pemerintah menjadi pusat perhatian, karena sumber dananya tetap berasal dari simpanan publik. Di satu sisi, bank diminta ikut mendukung pembiayaan prioritas seperti perumahan, pangan, dan UMKM, tetapi di sisi lain bank tetap harus menjaga kualitas aset dan prinsip kehati-hatian.
Otoritas Jasa Keuangan menegaskan tidak ada kewajiban dan tidak ada paksaan dalam penyaluran itu, namun arah kebijakannya tetap terbaca jelas oleh pasar. Kondisi ini membuat bank berada dalam posisi yang tidak sederhana, sebab secara formal masih tampak sukarela, tetapi secara kebijakan dorongan untuk mengikuti program pemerintah terasa kuat.
Bank tetap bekerja dengan logika bisnis
Secara umum, bank berfungsi menghimpun dana masyarakat lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Dalam mekanisme yang sehat, keputusan pemberian kredit seharusnya ditentukan oleh kelayakan usaha, prospek bisnis, dan kehati-hatian agar aset bank tetap terjaga.
Masalah muncul ketika pembiayaan mulai diarahkan ke sektor tertentu karena masuk prioritas pemerintah. Di titik ini, bank tidak lagi dilihat semata sebagai lembaga yang mengejar margin, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang membantu menyalurkan pembiayaan ke sektor strategis bagi negara.
Arah kebijakan yang tidak memaksa, tetapi tetap menekan
Dalam praktik yang sedang berjalan, OJK mendorong agar pembiayaan program pemerintah dimasukkan ke dalam Rencana Bisnis Bank. Meski pendekatan itu disebut sukarela, arah kebijakannya memberi sinyal bahwa bank diharapkan ikut menyokong agenda nasional.
Dorongan seperti ini muncul karena kebutuhan pembiayaan pembangunan terus membesar. Sementara itu, kapasitas fiskal negara terbatas, sehingga APBN tidak mungkin menjadi satu-satunya sumber dana bagi program seperti 3 juta rumah, penguatan pangan, dan pembiayaan UMKM.
Selain itu, OJK juga menyampaikan bahwa tidak ada angka penyaluran yang dipatok secara tegas. Namun, ketika program pemerintah diminta masuk ke RBB dan pada saat yang sama pertumbuhan kredit ditargetkan 10–12 persen, ruang gerak bank menjadi lebih sempit meski secara formal masih ada pilihan.
Risiko tetap melekat pada pembiayaan prioritas
Walau diarahkan untuk mendukung program pemerintah, risiko kredit tidak otomatis hilang. Jika pembiayaan lebih banyak mengalir karena sebuah proyek berada dalam jalur prioritas, bukan semata karena kelayakan usahanya, potensi kredit bermasalah atau NPL bisa ikut meningkat.
Ada juga kekhawatiran soal moral hazard. Saat sebuah pembiayaan diberi label program pemerintah, muncul persepsi bahwa sebagian risiko ikut ditopang bersama, sehingga disiplin pasar bisa melemah dan evaluasi kredit menjadi kurang ketat.
Kondisi itu penting karena dana yang dipakai bank tetap berasal dari publik. Jika kredit bermasalah naik, kualitas aset bank ikut tertekan dan pada akhirnya dapat memengaruhi kepercayaan nasabah maupun stabilitas sistem perbankan.
Kebutuhan pembangunan dan disiplin pasar harus bertemu
Di sisi lain, dorongan pemerintah juga tidak hadir tanpa alasan. Perumahan rakyat dan ketahanan pangan membutuhkan pembiayaan besar, sedangkan pasar tidak selalu mudah menyerap kebutuhan tersebut karena tingkat risikonya sering lebih tinggi.
Karena itu, inti persoalannya bukan sekadar apakah bank boleh terlibat atau tidak. Yang lebih penting adalah bagaimana negara mengarahkan kredit tanpa mengganggu independensi bank dan tanpa melonggarkan prinsip kehati-hatian yang menjadi dasar industri perbankan.
Indonesia kini tampak sedang mencari titik tengah antara logika pasar dan agenda pembangunan. Bank tetap dituntut mengejar laba, tetapi juga diminta peka terhadap prioritas negara, sehingga fungsi bisnis dan fungsi pembangunan berjalan berdampingan dalam satu arah kebijakan yang sama.
