Tekanan keuangan BPJS Kesehatan kembali terlihat dari rasio klaim Jaminan Kesehatan Nasional yang mencapai 108,72 persen hingga April 2026. Angka itu berarti biaya layanan yang dibayar sudah melampaui iuran yang masuk, sehingga beban bulanan program kembali berada di zona defisit.
Dalam kondisi seperti itu, BPJS Kesehatan harus menutup selisih yang tidak kecil setiap bulan. Pengeluaran untuk klaim berada di kisaran Rp16 triliun hingga Rp16,5 triliun per bulan, sedangkan iuran yang diterima hanya sekitar Rp14 triliun.
Klaim harian terus menumpuk
Beban itu muncul di tengah volume pelayanan yang sangat besar. Setiap hari, BPJS Kesehatan menangani sekitar 2 juta transaksi layanan kesehatan dengan nilai pembayaran klaim mencapai Rp500 miliar.
Selisih antara dana yang masuk dan dana yang harus dibayar membuat defisit rutin sekitar Rp2 triliun per bulan. Dalam situasi ini, arus kas lembaga menjadi lebih sempit dan ruang gerak untuk menjaga ketahanan program ikut tertekan.
Biaya layanan melaju lebih cepat
Hingga April 2026, beban pelayanan kesehatan tercatat sebesar Rp65,03 triliun. Pada periode yang sama, pendapatan iuran baru mencapai Rp59,8 triliun.
Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa biaya layanan tumbuh lebih cepat daripada penerimaan. Meski kebutuhan pelayanan tetap tinggi, pemasukan belum mampu mengejar kewajiban pembayaran klaim.
Rasio di atas 100 persen sejak 2023
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyebut rasio klaim JKN sudah konsisten berada di atas 100 persen sejak 2023. Ia menilai kondisi itu menjadi faktor utama yang terus menekan ketahanan finansial program jaminan kesehatan nasional.
Prihati menyampaikan penjelasan itu dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Dewan Pengawas, dan BPJS Kesehatan pada Selasa (9/6/2026). Dalam forum tersebut, ia kembali memaparkan bahwa beban pelayanan hingga April 2026 telah mencapai Rp65,03 triliun, sementara pendapatan iuran masih tertahan di Rp59,8 triliun.
Cadangan masih ada, tetapi menyusut
Manajemen BPJS Kesehatan menyebut cadangan dana masih cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun, cadangan itu disebut akan terus tergerus bila tidak ada intervensi dari pemerintah.
Prihati mengatakan BPJS Kesehatan masih memiliki cadangan untuk pembayaran klaim sampai awal tahun depan. Ia juga menyebut lembaganya dapat mengalami gagal bayar pada Juli 2027 bila tidak ada intervensi.
Kondisi tersebut membuat keberlanjutan Program JKN semakin bergantung pada kebijakan strategis yang sedang difinalkan pemerintah. Langkah regulasi dan intervensi taktis dinilai penting agar layanan tetap berjalan di tengah kebutuhan medis masyarakat yang terus meningkat.
Bukan tekanan yang baru
Masalah keuangan BPJS Kesehatan bukan hal yang muncul untuk pertama kali. Lembaga itu pernah mencatat defisit pada periode 2018 sampai 2020 sebelum kondisi membaik setelah pandemi Covid-19.
Kini tekanan serupa kembali datang dengan pola yang sama, yakni biaya layanan yang bergerak lebih cepat daripada penerimaan iuran. Selama klaim terus mengalir setiap hari sementara pendapatan belum menutup kewajiban, beban keuangan BPJS Kesehatan akan tetap menjadi perhatian utama.
