Pemerintah menyiapkan lonjakan besar Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Jawa Tengah pada 2026. Total bantuannya mencapai 30 ribu unit rumah, jauh di atas realisasi 7.532 unit pada 2025.
Peningkatan skala itu diarahkan untuk mempercepat perbaikan hunian masyarakat berpenghasilan rendah yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Fokus utamanya adalah membuat rumah warga menjadi lebih layak, sehat, dan aman.
Sasaran bantuan dipersempit ke warga yang paling membutuhkan
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa bantuan harus tepat sasaran. Program BSPS hanya diberikan kepada warga yang masuk kategori desil 1 sampai 4, belum pernah menerima bantuan perumahan, dan saat ini tinggal di rumah tidak layak huni.
Ara juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program. Ia meminta masyarakat ikut mengawasi agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang memenuhi kriteria.
Brebes ikut merasakan alokasi besar
Perhatian pemerintah terhadap Jawa Tengah juga terlihat dari alokasi untuk Kabupaten Brebes. Daerah itu memperoleh 600 unit pada 2026, meningkat tajam dibanding hanya 20 unit pada 2025.
Kenaikan tersebut memperlihatkan dorongan besar pemerintah untuk memperluas jangkauan perbaikan rumah. Program ini tidak hanya menyasar angka yang lebih besar, tetapi juga menjangkau wilayah yang kebutuhan perbaikannya masih tinggi.
Perbaikan rumah dijadwalkan mulai serentak pada pertengahan Mei
Pelaksanaan perbaikan rumah BSPS di Jawa Tengah direncanakan dimulai serentak pada 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan di wilayah penerima bantuan selesai pada 30 Juli 2026.
Jadwal itu dibuat agar proses perbaikan berjalan lebih terukur dan terkoordinasi. Dengan begitu, rumah-rumah yang dibantu bisa segera dipakai untuk mendukung kehidupan keluarga penerima.
Contoh kondisi rumah yang menjadi sasaran program
Saat kunjungan lapangan di Desa Kaliwlingi, Menteri PKP meninjau langsung rumah salah satu calon penerima bantuan. Kondisi rumah tersebut dinilai belum layak huni karena sebagian besar strukturnya masih memakai bambu yang sudah rapuh.
Temuan itu menjadi gambaran mengapa pemerintah memperbesar intervensi pada tahun depan. Perbaikan yang didorong bukan sekadar memperbarui bangunan, tetapi juga meningkatkan keamanan dan kenyamanan tempat tinggal warga.
Pengawasan dibuat terbuka lewat musyawarah warga
Pelaksanaan BSPS menggunakan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka atau PTT. Mekanisme ini dipakai agar pembelian bahan bangunan berlangsung transparan melalui musyawarah warga penerima bantuan.
Ara menyebut PTT penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Ia juga mendorong masyarakat aktif mengawasi agar tidak muncul pungutan maupun penyimpangan dalam pelaksanaan program.
“Program ini juga mendidik masyarakat karena ini adalah uang negara sehingga masyarakat harus ikut mengawasi. Kalau ada yang meminta pungutan atau melakukan penyimpangan silakan direkam, dilaporkan, bahkan diviralkan,” ujarnya.
Dukungan dari DPR ikut menguat
Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program BSPS. Ia menilai program ini memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan membantu meningkatkan kualitas hunian.
Danang juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo, Menteri PKP, dan jajaran Kementerian PKP atas kerja keras menjalankan program tersebut. Pemerintah berharap BSPS tidak berhenti pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga ikut mendorong lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat dan aman.
Source: rri.co.id