Prof. Henri Subiakto menilai kritik dari para pengamat seharusnya tidak dipandang sebagai gangguan bagi pemerintah. Ia menegaskan bahwa dalam demokrasi, suara berbeda justru menjadi penanda bahwa ruang publik masih hidup dan kebebasan berpendapat masih berjalan.
Pandangan itu ia sampaikan setelah muncul pernyataan yang disebut menyinggung para pengamat, mulai dari keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan pihak yang dianggap “tidak patriotik” hingga komentar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya soal “inflasi pengamat”. Bagi Henri, respons seperti itu keliru karena banyaknya suara di ruang publik merupakan hal wajar, bukan sesuatu yang harus dicurigai.
Kritik dinilai sebagai bagian dari demokrasi
Henri menolak anggapan bahwa kritik yang keras otomatis berkonotasi negatif. Menurutnya, demokrasi memang selalu menghadirkan beragam pandangan, termasuk yang tidak sejalan dengan pemerintah.
Ia melihat perbedaan sikap itu sebagai sesuatu yang normal dalam sistem politik terbuka. Karena itu, kehadiran pengamat, akademisi, dan warga sipil yang bersuara seharusnya dibaca sebagai bentuk partisipasi, bukan ancaman.
Guru Besar FISIP Universitas Airlangga tersebut juga menilai istilah “inflasi pengamat” terasa janggal. Ia memandang ruang publik memang disiapkan untuk perdebatan, sehingga banyaknya komentar justru menunjukkan komunikasi politik yang ramai dan tidak beku.
Dalam pandangannya, kritik tidak ditujukan untuk menjatuhkan pemerintah. Fungsi utamanya adalah menjaga kebijakan tetap berada di jalur yang tepat dan tidak menjauh dari kebutuhan masyarakat.
Pengawasan formal dianggap tidak cukup kuat
Henri kemudian menyoroti lemahnya pengawasan formal di dalam sistem politik. Ia menilai DPR tidak lagi tampil sebagai pengontrol yang efektif karena banyak partai di parlemen berada dalam lingkaran pemerintahan.
Situasi itu, menurutnya, membuat suara kritis dari parlemen jarang terdengar. Saat jalur pengawasan resmi melemah, masukan dari luar lembaga negara menjadi semakin penting untuk menjaga keseimbangan demokrasi.
Ia memandang kondisi tersebut sebagai tanda bahwa ruang koreksi di dalam sistem ikut menyempit. Ketika institusi perwakilan cenderung diam, peran pengamat dan kalangan sipil otomatis menjadi salah satu saluran utama untuk mengingatkan pemerintah.
Kampus disebut ikut kehilangan daya kritis
Selain parlemen, Henri juga menyoroti dunia kampus yang menurutnya ikut mengalami penurunan keberanian untuk bersuara. Ia menyebut banyak akademisi kini terjebak dalam academic bubble karena terlalu sibuk mengejar publikasi jurnal Scopus demi bertahan secara profesional.
Kondisi itu, kata Henri, membuat jumlah akademisi yang berani memberi komentar kritis menjadi berkurang. Sejumlah pengamat dan ilmuwan juga disebut memilih diam karena khawatir terhadap risiko setelah bersikap terbuka terhadap kebijakan publik.
Menurut dia, situasi seperti ini berbahaya jika dibiarkan terus-menerus. Bila kampus kehilangan keberanian untuk memberi masukan, maka salah satu sumber koreksi penting bagi negara ikut melemah.
Bahaya budaya Yes Man dan ABS
Henri juga mengingatkan soal risiko budaya Yes Man dan asal bapak senang atau ABS di sekitar kekuasaan. Ia menilai pemerintah membutuhkan kritik sebagai “pil pahit” agar kebijakan tetap sehat dan tidak melenceng dari kebutuhan rakyat.
Jika yang masuk ke lingkar pengambil keputusan hanya pujian dan dukungan, kebijakan bisa kehilangan keseimbangan. Dalam pandangannya, pola semacam itu berisiko membuat keputusan politik kurang bijaksana dan menjauh dari aspirasi publik.
Ia bahkan menangkap kesan bahwa Prabowo mulai dibiasakan menerima suara-suara yang hanya mendukung. Henri memperingatkan, bila pola itu terus berlanjut, pemerintahan bisa berjalan tanpa koreksi yang cukup.
Bagi Henri, demokrasi tidak boleh dipersempit menjadi ruang yang aman hanya untuk tepuk tangan. Pemerintah justru membutuhkan masukan yang jujur agar kelemahan dapat terlihat lebih cepat sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Source: www.suara.com