Kementerian Sosial kini memberi jalan bagi masyarakat untuk mengecek klasifikasi desil hanya dengan NIK. Cara ini membuat posisi calon penerima bantuan sosial bisa diketahui lebih cepat, tanpa harus datang ke kantor dinas.
Akses mandiri tersebut juga dipakai untuk melihat status kepesertaan Program Keluarga Harapan atau PKH serta Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT. Dengan begitu, warga bisa memantau data yang tersambung ke sistem bantuan secara langsung melalui layanan digital yang disiapkan Kemensos.
Di balik layanan baru ini, desil memegang peran penting dalam penentuan bantuan sepanjang 2026. Data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN yang dikelola bersama Badan Pusat Statistik membagi tingkat kesejahteraan warga ke dalam 10 kelompok desil.
Pembagian itu membuat posisi keluarga dalam sistem bantuan menjadi lebih jelas. Desil 1 sampai Desil 4 disebut mendapat prioritas utama untuk bantuan reguler seperti PKH, sedangkan BPNT dapat menjangkau masyarakat hingga kategori Desil 5.
Klasifikasi desil juga menggambarkan tingkat kesejahteraan secara lebih rinci. Desil 1 masuk kelompok sangat miskin dengan prioritas sangat tinggi, Desil 2 miskin dengan prioritas tinggi, Desil 3 hampir miskin dengan prioritas menengah, dan Desil 4 rentan miskin dengan prioritas rendah.
Pemeriksaan lewat NIK
Sistem baru ini memakai Nomor Induk Kependudukan sebagai identitas tunggal. Dengan pengaitan data ke pangkalan pusat, warga bisa melihat posisi desil keluarga secara langsung lewat data yang tersambung.
Pengecekan dilakukan melalui situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi seluler yang terhubung ke data kesejahteraan nasional. Saat mengakses laman resmi, pengguna perlu mengisi wilayah domisili secara presisi dan memasukkan kode captcha keamanan.
Setelah proses selesai, platform akan menampilkan profil lengkap, kelompok desil keluarga, serta periode penyaluran bantuan yang sedang berjalan bagi penerima aktif. Informasi ini membantu warga memastikan apakah status mereka sesuai dengan data yang tercatat.
Ada ruang koreksi bila data tidak sesuai
Kemensos juga menyiapkan fitur Usul Sanggah di aplikasi Cek Bansos. Fitur ini digunakan untuk melaporkan ketidaksesuaian antara data dan kondisi ekonomi warga di lapangan.
Kehadiran fitur tersebut melengkapi sistem pengecekan mandiri yang baru dibuka. Jika ada data yang belum mencerminkan kondisi sebenarnya, warga memiliki jalur untuk mengajukan koreksi melalui mekanisme yang tersedia.
Penggunaan NIK juga diharapkan bisa mengurangi risiko duplikasi penerima bantuan. Integrasi data ini diarahkan untuk meningkatkan akurasi sinkronisasi data kemiskinan antara pemerintah pusat dan daerah.
Pemerintah juga mendorong warga memperbarui data kependudukan secara berkala melalui kantor Dukcapil jika ada perubahan status personal. Langkah itu diperlukan agar validitas sistem verifikasi tetap terjaga dan data yang dipakai tetap sesuai kondisi terbaru.
Digitalisasi pengecekan desil DTKS menjadi bagian dari strategi agar bantuan sosial 2026 lebih tepat sasaran. Dengan akses mandiri dan data yang lebih terhubung, masyarakat kini memiliki cara yang lebih cepat untuk mengetahui posisi mereka dalam sistem bantuan sosial.