Chatib Basri menilai rasionalisasi belanja negara menjadi langkah paling realistis di tengah tekanan ekonomi yang masih berlangsung. Ia menyebut pemerintah perlu memilih pengeluaran yang bisa dipangkas secara selektif agar kredibilitas fiskal tetap terjaga.
Pandangan itu muncul saat pasar masih mencermati arah kebijakan ekonomi dan kemampuan pemerintah menjaga stabilitas. Dalam situasi seperti ini, beban baru pada masyarakat dinilai berisiko memperlemah pemulihan yang masih rapuh.
Tiga Pilihan Dasar Dalam Fiskal
Dalam forum yang sama, Chatib menjelaskan bahwa tugas Menteri Keuangan pada dasarnya hanya bertumpu pada tiga instrumen utama. Tiga pilihan itu adalah menaikkan penerimaan, memangkas belanja, atau mencari pinjaman.
Menurutnya, pengelola anggaran negara pada akhirnya harus berhadapan dengan batas yang sama. Jika penerimaan tidak bisa dinaikkan, belanja harus dipotong, dan jika pemotongan tidak memungkinkan, maka pembiayaan lewat pinjaman menjadi pilihan terakhir.
Ia menegaskan bahwa publik sering memandang jabatan Menteri Keuangan sebagai posisi yang sangat rumit. Namun, pada intinya, ruang kebijakan tetap terbatas pada kemampuan mengelola penerimaan, belanja, dan pembiayaan negara.
Mengapa Pajak Bukan Jawaban Utama
Chatib menilai menaikkan pajak bukan langkah yang tepat ketika ekonomi masih rapuh. Beban tambahan di sektor perpajakan, kata dia, justru bisa menekan aktivitas ekonomi dan mengganggu pertumbuhan jangka pendek.
Ia mengingatkan bahwa daya beli masyarakat masih rentan dan pasar memantau arah kebijakan fiskal dengan hati-hati. Dalam kondisi seperti itu, penambahan beban pajak dinilai berisiko memperlemah mesin pertumbuhan yang sedang dijaga pemerintah.
Dengan nada tegas, Chatib bahkan mempertanyakan logika menaikkan pajak ketika ruang penerimaan tidak leluasa. Ia menyebut langkah itu tidak realistis untuk ditempuh dalam situasi sekarang.
Utang Juga Tidak Leluasa
Di sisi lain, opsi pembiayaan melalui utang juga dinilai tidak mudah. Chatib menyoroti kondisi global yang masih diwarnai suku bunga tinggi sehingga biaya pendanaan menjadi mahal dan menambah beban fiskal di masa depan.
Ia menilai pemerintah harus berhitung lebih hati-hati sebelum menambah pinjaman. Mengandalkan utang baru, menurutnya, bisa menggerus ruang fiskal sekaligus memperbesar risiko anggaran.
“Coba, siapa yang mau pinjam uang dalam situasi saat ini? cost-nya akan sangat mahal,” kata Chatib. Pernyataan itu menegaskan bahwa pilihan pembiayaan tidak bisa diputuskan hanya dari kebutuhan jangka pendek.
Rumor Jabatan Baru dan Respons Singkat Chatib
Di tengah spekulasi reshuffle kabinet, nama Chatib sempat dikaitkan dengan skenario penunjukan sebagai Menteri Keuangan pengganti Purbaya Yudhi Sadewa. Saat dimintai tanggapan usai menghadiri Grab Business Forum 2026 di kawasan Sudirman, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026, ia memilih merespons singkat dan menyatakan tidak mengetahui kabar tersebut.
Isu itu ikut menguat setelah muncul kabar bahwa Chatib mendadak pulang ke Indonesia dari Amerika Serikat pekan lalu. Namun, di luar rumor tersebut, ia justru menyoroti persoalan inti yang dihadapi pemerintah, yakni tekanan pada rupiah, kekhawatiran pasar terhadap keberlanjutan fiskal, dan terbatasnya ruang kebijakan ekonomi.
Chatib menilai pemerintah tetap harus mengutamakan disiplin anggaran di tengah tekanan eksternal yang belum mereda. Karena menaikkan pajak berisiko dan utang pun mahal, ia mendorong efisiensi belanja sebagai jalan yang paling mungkin ditempuh saat ini.
