China kini menempatkan pekerja platform digital di bawah perlindungan yang lebih tegas, termasuk soal penghasilan minimum dan jam kerja. Langkah ini langsung relevan bagi Indonesia karena dua isu itu juga menjadi sumber perdebatan paling panas di dunia ojol: upah layak dan batas waktu bekerja.
Aturan baru tersebut mewajibkan gig worker menerima penghasilan setidaknya sebesar upah minimum lokal, yang di Indonesia dulu dikenal sebagai UMR. Selain itu, platform juga harus memberi tambahan upah yang wajar saat pekerja bertugas pada hari libur.
Kebijakan ini tidak hanya menyasar driver online dan kurir online. Perlindungan yang sama juga mencakup host livestreaming, sehingga jangkauan regulasinya meluas ke lebih banyak pekerja yang bergantung pada aplikasi.
Jam kerja tidak lagi dibiarkan mengalir tanpa batas
China juga mulai menekan perusahaan platform untuk lebih disiplin dalam mengatur waktu kerja. Penyedia layanan harus bernegosiasi dengan serikat atau perwakilan gig worker agar batas maksimal pengambilan pesanan berturut-turut dan batas jam kerja harian bisa ditentukan.
Begitu batas itu tercapai, aplikasi wajib berhenti mengirim pesanan baru kepada pengemudi. Sistem juga harus memberi pemberitahuan agar pekerja beristirahat, sehingga ritme kerja tidak terus dipacu tanpa jeda.
Pengaturan seperti ini mengubah cara platform digital memperlakukan tenaga kerjanya. Sebelumnya, banyak pekerja lapangan harus mengejar target tinggi tanpa perlindungan yang cukup terhadap kelelahan dan keselamatan kerja.
Kontrak kerja dan suara pekerja ikut diperkuat
Regulasi tersebut juga memperjelas soal kontrak kerja ketika syarat hubungan kerja terpenuhi. Jika syarat itu tidak terpenuhi, pekerja tetap harus menandatangani perjanjian tertulis untuk menetapkan ketentuan kerja.
Perusahaan pun wajib meminta masukan dari pekerja saat menyusun atau merevisi peraturan ketenagakerjaan. Dengan begitu, pekerja mendapat ruang lebih besar untuk ikut menentukan aturan yang memengaruhi penghasilan dan beban kerja mereka.
Langkah ini menunjukkan bahwa perlindungan bagi pekerja platform tidak berhenti pada angka upah semata. Pemerintah juga menyentuh struktur hubungan kerja dan mekanisme operasional yang dipakai platform setiap hari.
Tekanan algoritma ikut jadi sorotan
Latar belakang aturan ini berkaitan erat dengan cara kerja layanan online yang kerap mendorong kecepatan tanpa memprioritaskan kehati-hatian. Sebuah laporan majalah Renwu pada 2020 menyebut algoritma Meituan dan Ele.me memperpendek waktu pengiriman dan mendorong pengantar barang mengambil risiko di jalan.
Gambaran yang muncul cukup keras. Pengantar barang disebut dipaksa menerobos lampu lalu lintas, melawan arus, dan berlari menaiki tangga demi mengejar target yang dihitung sistem.
Pembayaran juga dihitung berdasarkan rata-rata pesanan harian, ketepatan waktu, peringkat pelanggan, dan keluhan. Pola itu membuat tekanan kerja terus menumpuk karena penghasilan sangat terkait dengan performa harian yang dipantau algoritma.
Data kecelakaan memperlihatkan risikonya
Risiko keselamatan ikut memperkuat alasan lahirnya pengaturan baru. The Next Web mencatat bahwa pada paruh pertama 2027 di Shanghai ada satu pengantar barang terluka atau tewas setiap 2,5 hari.
Di Chengdu, tercatat 10 ribu pelanggaran lalu lintas oleh pengantar barang selama tujuh bulan pertama 2018. Pada periode yang sama, kota itu juga mencatat 196 kecelakaan serta 155 cedera atau kematian.
Kasus fatal juga dilaporkan terjadi di Hangzhou, ketika seorang pengantar makanan ditemukan pingsan dan meninggal setelah 18 jam bekerja pada September 2024. Deretan peristiwa ini membuat batas kerja dan batas pengiriman menjadi isu yang semakin mendesak di sektor platform digital.
Bagi Indonesia, pertanyaan besarnya kini bukan hanya soal meniru atau tidak, tetapi juga apakah perlindungan seperti upah minimum, tambahan upah hari libur, dan pembatasan jam kerja bisa diterapkan dalam ekosistem ojol yang selama ini sangat bergantung pada ritme algoritma.