Prestasi Kota Cirebon dalam menjaga stabilitas ekonomi mendapat apresiasi, tetapi pekerjaan yang dinilai jauh lebih mendesak justru ada pada penurunan kemiskinan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa capaian makro yang baik tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri.
Pesan itu mengemuka dalam Sidang Paripurna Hari Jadi ke-599 Kota Cirebon di Kantor DPRD Kota Cirebon. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, meminta agar arah pembangunan tidak berhenti pada pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi semata.
Angka-angka ekonomi yang dinilai menjanjikan
Herman menyoroti sejumlah indikator yang menunjukkan kinerja Kota Cirebon berada pada jalur positif. Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon tercatat 78,99, sedangkan tingkat pengangguran berada di angka 6,41 persen.
Ia juga menilai keberhasilan daerah dalam menjaga inflasi patut diapresiasi. Kondisi itu membuat harga kebutuhan pokok relatif terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Atas capaian tersebut, pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada Kota Cirebon. Mendagri bahkan menilai Cirebon sebagai salah satu daerah dengan kinerja pengendalian inflasi terbaik di Indonesia.
Fokus berikutnya kemiskinan dan kesenjangan
Meski begitu, Herman menegaskan tantangan berikutnya tidak kalah berat. Ia meminta pemerintah daerah mengarahkan perhatian pada penurunan angka kemiskinan dan pengurangan indeks gini.
Menurut dia, pembangunan yang berhasil menahan inflasi dan meningkatkan kualitas manusia harus diikuti pemerataan kesejahteraan. Tanpa itu, kesenjangan ekonomi berisiko tetap melebar di tengah masyarakat.
Herman menambahkan bahwa target tersebut hanya bisa dicapai melalui kerja bersama. Pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat, dan warga diminta bergerak dalam satu arah pembangunan.
Kolaborasi dan capaian yang ikut menguatkan posisi Cirebon
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani, yang memimpin rapat paripurna, juga menekankan pentingnya semangat manunggal dalam tema Hari Jadi Cirebon ke-599. Menurut dia, pesan itu perlu dijalankan bersama oleh seluruh pemangku kebijakan.
DPRD turut mengapresiasi capaian pemerintah kota sepanjang tahun anggaran berjalan. Pemkot Cirebon berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas LKPD tahun 2025.
| Indikator | Catatan | Nilai |
|---|---|---|
| Indeks Pembangunan Manusia | Kota Cirebon | 78,99 |
| Tingkat pengangguran | Kota Cirebon | 6,41 persen |
| Opini BPK | LKPD tahun 2025 | Wajar Tanpa Pengecualian |
| Penghargaan daerah | Regional Jawa dan Bali | Terbaik Pertama |
Kota Cirebon juga meraih Penghargaan Terbaik Pertama dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 untuk Regional Jawa dan Bali. Dengan modal itu, Pemprov Jawa Barat menilai Cirebon punya peluang menjaga kinerja pembangunan sekaligus mempersempit kesenjangan ekonomi.
Di tengah sorotan atas prestasi tersebut, penekanan Pemprov Jawa Barat tetap jelas: keberhasilan menjaga stabilitas belum cukup jika kemiskinan belum turun secara nyata. Karena itu, langkah berikutnya akan menjadi ujian utama bagi Cirebon dalam mempertahankan momentum pembangunan.
