Rencana pemerintah untuk mendorong CNG sebagai pengganti LPG berangkat dari persoalan yang sangat nyata: impor elpiji nasional masih sangat besar dan terus menekan kebutuhan energi dalam negeri. Data Kementerian ESDM yang dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama DPR pada 8 April menunjukkan porsi impor LPG nasional pada 2025 mencapai 80,58 persen dari total kebutuhan, lalu diproyeksikan naik menjadi 83,97 persen pada 2026.
Kondisi itu membuat ruang untuk terus bergantung pada LPG semakin sempit. Kebutuhan LPG nasional pada 2025 tercatat 25.000 metrik ton per hari, lalu naik menjadi 26.000 metrik ton per hari pada Januari–Februari 2026.
Tekanan impor juga terlihat dari angka realisasi pasokan. Hingga akhir Februari 2026, total impor LPG telah menembus 1,31 juta ton, sedangkan produksi nasional baru mampu menyuplai 0,13 juta ton.
Di tengah kondisi tersebut, CNG atau Compressed Natural Gas mulai dilihat sebagai opsi yang lebih masuk akal. Pemerintah menilai bahan baku gas alam di Indonesia lebih melimpah dibanding LPG, sehingga CNG dipandang berpotensi mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar negeri.
Dorongan itu juga tidak lepas dari situasi global. Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran disebut mengganggu rantai pasok energi dunia dan ikut mendorong harga komoditas ke level yang lebih tinggi.
Mengapa CNG dipertimbangkan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut ketersediaan bahan baku CNG di dalam negeri menjadi salah satu alasan penting di balik pengembangannya. Dari sisi kebijakan, pemanfaatan gas domestik dianggap bisa membantu menekan beban impor yang selama ini membayangi LPG.
Namun, peralihan itu tidak sesederhana mengganti satu bahan bakar dengan bahan bakar lain. CNG punya karakter fisik yang berbeda jauh dari LPG, terutama pada tekanan penyimpanan dan cara penanganannya.
Mengutip keterangan Perusahaan Gas Negara, CNG adalah gas alam yang dikompresi pada tekanan sangat tinggi. Komponen utamanya adalah metana, bahkan bisa mencapai lebih dari 95 persen.
Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas, Moshe Rizal, menjelaskan tekanan CNG berada di kisaran 200–250 bar. Sementara itu, LPG hanya berada pada tekanan 5–10 bar.
Perbedaan itu membuat CNG dan LPG tidak bisa diperlakukan dengan cara yang sama. LPG berbentuk cair di bawah tekanan sedang, sedangkan CNG tetap berupa gas yang dipadatkan dalam tekanan jauh lebih tinggi.
Risiko keselamatan jadi sorotan
Di atas kertas, CNG menjanjikan pengurangan impor. Tetapi dari sisi keamanan, Moshe menilai risikonya tidak bisa diabaikan karena tekanan CNG sangat tinggi dan lebih rawan meledak dibanding LPG.
Ia menyebut tekanan CNG bisa sekitar 25 kali lipat lebih tinggi dari LPG. Karena itu, aspek keselamatan menjadi isu utama bila CNG ingin dipakai secara lebih luas.
Pertimbangan keamanan ini juga pernah mewarnai program konversi energi pada 2007. Saat itu, pemerintah memilih LPG sebagai pengganti minyak tanah karena faktor keamanan dinilai lebih mudah dikelola untuk penggunaan rumah tangga.
Masalah lain muncul pada bentuk distribusi dan kemasan. Jika CNG dikemas dalam tabung 3 kilogram, ukurannya diperkirakan jauh lebih besar daripada tabung LPG 12 kilogram.
Hal itu terjadi karena densitas energi CNG sekitar 2,5 kali lebih rendah dibanding LPG. Untuk menghasilkan energi yang setara, tabung CNG harus menampung volume gas yang lebih besar.
Tabung CNG juga harus dibuat sangat tebal agar mampu menahan tekanan tinggi. Konsekuensinya, bobot tabung bisa lebih berat dari isi gasnya sendiri.
Ada opsi menggunakan bahan carbon fiber agar tabung lebih ringan dan kuat. Tetapi biayanya diperkirakan bisa mencapai 10 kali lipat lebih mahal.
Rumah tangga bukan sasaran paling mudah
Dengan karakter seperti itu, Moshe tidak menganjurkan CNG dipakai di sektor rumah tangga. Menurutnya, risiko keamanan terlalu besar jika gas bertekanan tinggi itu dikemas dalam tabung eceran untuk kebutuhan harian.
Ia menilai pemanfaatan CNG lebih tepat untuk industri seperti hotel dan restoran. Sektor itu dinilai lebih siap menyiapkan prosedur keamanan dan area penempatan tabung yang ketat.
Di hotel, tabung CNG misalnya bisa diletakkan di area luar atau ruang khusus untuk mengurangi risiko. Skema seperti ini dinilai sulit diterapkan di rumah tangga karena keterbatasan ruang dan pengawasan.
Jika CNG tetap ingin diarahkan ke masyarakat, Moshe menyarankan distribusi tidak memakai tabung eceran. Ia lebih mendukung penyaluran lewat Jaringan Gas atau Jargas skala lokal yang dikelola pihak swasta.
Jargas dinilai lebih aman
Model Jargas dinilai lebih cocok untuk kawasan padat hunian seperti rumah susun, apartemen, atau kompleks perumahan. CNG bisa ditempatkan di satu titik penyimpanan pusat, lalu dialirkan ke rumah-rumah lewat pipa gas.
Menurut Moshe, sistem ini lebih aman karena tekanannya hanya sekitar 2–3 bar untuk mengalirkan gas. Jika terjadi kebocoran, dampaknya juga dinilai tidak sebesar tabung CNG.
Dengan begitu, wacana penggantian LPG ke CNG memang lahir dari kebutuhan mengurangi impor dan memanfaatkan sumber daya gas domestik. Tetapi pada saat yang sama, tantangan keselamatan, distribusi, dan kesiapan perangkat masih menjadi pekerjaan besar, terutama bila CNG diarahkan langsung ke rumah tangga.
Source: www.suara.com
