Sebanyak 386 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Jawa Tengah dihentikan sementara karena persoalan operasional yang belum tuntas. Di lapangan, masalah itu mencakup instalasi pengolahan air limbah yang belum memenuhi ketentuan, dana operasional yang belum cair, dan menu Makan Bergizi Gratis yang dinilai tidak sesuai.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa perluasan program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah masih menghadapi kendala dasar yang memengaruhi jalannya dapur layanan. Meski 4.060 dari total 4.635 unit SPPG sudah beroperasi di 35 kabupaten dan kota, sejumlah unit lain terpaksa berhenti sejak 25 Mei 2026.
Persoalan IPAL Dianggap Paling Mendesak
Sekretaris Satgas Percepatan MBG Jateng, Urip Sihabudin, menyebut penghentian sementara terjadi karena IPAL belum memenuhi syarat. Ia meminta SPPG yang terdampak berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup agar perbaikan dapat segera dilakukan.
Pemeriksaan KPPG juga menemukan bahwa tidak semua instalasi pengolahan air limbah di SPPG berjalan sesuai standar. Idealnya, IPAL memiliki beberapa tahapan penyaringan agar limbah yang dibuang tetap ramah lingkungan, tetapi di sejumlah unit hanya tersedia satu atau dua saringan.
Bagus Anindito, Kepala Subbagian Tata Usaha KPPG Semarang, bahkan menyebut ada SPPG yang tidak memiliki saringan sama sekali. Dalam kondisi itu, limbah langsung dibuang ke selokan atau pembuangan setempat.
Operasional Terganggu Karena Dana Belum Cair
Masalah lain datang dari pencairan anggaran. Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Satgas Percepatan MBG Jateng, Taj Yasin Maimoen, menyebut ada SPPG yang berhenti beroperasi karena dana operasional belum cair.
Bagus menjelaskan bahwa persoalan pencairan berkaitan dengan efisiensi anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Ia menegaskan tidak boleh ada operasional jika dananya belum tersedia dan tidak ada dana talangan.
Setiap SPPG mengajukan pencairan dua pekan sekali. Dalam satu periode pencairan, masing-masing SPPG menerima Rp 500 juta untuk membeli bahan baku dan memberi insentif yayasan mitra.
Menu MBG Juga Menjadi Keluhan
Selain dua persoalan itu, ketidaksesuaian menu MBG turut memicu penilaian ulang di lapangan. Warga mengadu karena menu yang diterima dinilai minimalis atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan BGN.
Bagus mengatakan laporan masuk melalui grup koordinasi kepala SPPG dan pengawas gizi di tiap kota. Melalui jalur itu, menu antarsatuan layanan dipantau dan dibagikan setiap hari.
Taj Yasin menyebut dirinya belum bisa memastikan berapa banyak SPPG yang terdampak maupun kapan mereka dapat kembali beroperasi. Ia menegaskan masyarakat sudah merasakan manfaat program tersebut, tetapi mutu dan kualitasnya tetap harus ditingkatkan.
Dampak Terasa Hingga Penerima Manfaat
Di Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, dampak penghentian sementara juga dirasakan penerima manfaat. Seorang ibu penerima MBG untuk balita, Fitri, mengaku mendapat informasi bahwa penyaluran berhenti sementara karena proses administrasi pencairan dana belum selesai.
Fitri mengatakan kebutuhan gizi anaknya selama ini tetap dipenuhi keluarga secara mandiri. Ia juga menilai menu yang diterima anaknya tidak cocok untuk bayi berusia 1 tahun karena sering berisi tumis, aci goreng, dan ayam tepung.
Bagi Fitri, penghentian program bukan masalah jika anggarannya dialihkan ke program lain. Namun jika MBG tetap dilanjutkan, ia berharap ada evaluasi khusus pada kesesuaian menu agar lebih pas bagi penerima manfaat.
