Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turun langsung menemui ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat. Dalam dialog itu, ia menegaskan bahwa aspirasi yang dibawa massa aksi sudah diteruskan ke kementerian dan lembaga terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
Dasco juga menyampaikan bahwa komunikasi telah dilakukan dengan sejumlah pihak yang menjadi tujuan aspirasi mahasiswa, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang. Langkah itu menjadi jawaban awal atas desakan massa yang ingin tuntutan mereka tidak berhenti di depan parlemen.
Tuntutan mahasiswa soroti ekonomi dan program pemerintah
Aksi tersebut diikuti berbagai elemen mahasiswa dari sejumlah kampus dan organisasi kemahasiswaan, termasuk PB HMI, Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, dan kampus lain. Mereka menyuarakan keresahan atas kondisi ekonomi nasional yang dinilai makin membebani masyarakat.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti harga kebutuhan pokok dan BBM yang tinggi karena dianggap menekan daya beli publik. Mereka juga mendesak DPR mengambil langkah nyata agar pemerintah memperbaiki keadaan ekonomi dan politik nasional.
MBG dan koperasi desa merah putih ikut disorot
Sejumlah program pemerintah turut menjadi sasaran evaluasi dalam unjuk rasa tersebut, terutama makan bergizi gratis atau MBG serta koperasi desa merah putih. Mahasiswa meminta pengawasan diperketat agar pelaksanaannya transparan, akuntabel, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Mereka juga menilai ada program yang perlu dihentikan apabila dianggap membebani APBN. Sikap itu mencerminkan dorongan agar penggunaan anggaran negara lebih efisien dan tepat sasaran.
DPR janji awasi pelaksanaan program
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa ikut menemui massa aksi dan berdialog dengan perwakilan mahasiswa. Ia menegaskan DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap program MBG.
Saan mengatakan pengawasan diperlukan agar program berjalan efektif, tidak boros anggaran, dan tepat sasaran. “Pengawasan yang optimal diperlukan untuk mencegah potensi pemborosan sekaligus memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Pertemuan di depan Gedung DPR itu memperlihatkan bahwa tekanan mahasiswa tidak hanya berhenti pada penyampaian protes. Aspirasi mereka kini dibawa ke jalur komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait, sementara DPR menyatakan tetap akan mengawasi program-program yang dipersoalkan massa aksi.
