Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pembahasan lebih lanjut RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Dalam pembahasan itu, pemerintah diminta memperkuat penerimaan negara dan mengoptimalkan pengelolaan Saldo Anggaran Lebih atau SAL.
Sejumlah fraksi menilai pelaksanaan APBN 2025 tetap menunjukkan kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas yang baik. Pandangan itu datang dari Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat yang menilai APBN masih mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Fokus pada ketahanan fiskal
Di hadapan DPR, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN 2025 memiliki nilai strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Ia menyebut rancangan dan pelaksanaan APBN tersebut ditujukan agar program pembangunan tetap berjalan optimal serta mendukung penguatan dan akselerasi kebijakan pemerintah.
Purbaya juga menekankan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal. Ia menilai capaian yang diraih bukan tujuan akhir, melainkan dasar untuk mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara secara berkelanjutan.
Catatan DPR soal penerimaan dan SAL
DPR menyoroti pentingnya menjaga ruang fiskal di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus berjalan. Karena itu, penguatan penerimaan negara dianggap perlu agar APBN tidak terlalu bergantung pada pembiayaan yang berisiko menekan ketahanan fiskal.
Selain itu, pemerintah diminta mengoptimalkan pengelolaan SAL sebagai salah satu cara menjaga fleksibilitas anggaran. Pengelolaan SAL yang baik dinilai dapat membantu APBN tetap responsif tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian dalam fiskal.
Apresiasi sekaligus fungsi pengawasan
DPR juga menyoroti opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025. Capaian itu dipandang sebagai sinyal bahwa pengelolaan keuangan negara masih berada dalam jalur tata kelola yang baik.
Meski begitu, fraksi-fraksi tetap menegaskan fungsi pengawasan DPR. Masukan yang disampaikan mencakup strategi penguatan penerimaan negara, kehati-hatian dalam pengelolaan utang, serta penguatan kualitas pengelolaan fiskal agar APBN tetap sehat dan berkelanjutan.
Seluruh pandangan fraksi akan menjadi bahan penting dalam tahap pembahasan berikutnya di DPR RI. Pemerintah menyambut baik apresiasi dan masukan tersebut karena dinilai dapat memperkuat ketahanan fiskal sekaligus mendukung APBN sebagai instrumen pembangunan.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga APBN tetap sehat, kredibel, transparan, dan akuntabel. Arah kebijakan itu ditempatkan sebagai fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
