Dengan basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN, pemerintah menyiapkan arah baru penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Data ini diproyeksikan menjadi acuan utama pada 2026 dan menggantikan DTKS yang selama ini dipakai sebagai rujukan penerima manfaat.
Perubahan tersebut penting karena satu basis data terintegrasi dapat mengurangi ketergantungan pada data yang tersebar di banyak lembaga. Dalam konteks bansos, langkah ini diharapkan membantu pemerintah menekan masalah penerima ganda, data yang tidak selaras, dan bantuan yang kurang tepat sasaran.
Mengapa DTSEN dianggap lebih kuat
DTSEN dibangun dengan menggabungkan informasi sosial dan ekonomi dari sejumlah instansi. Data dari BPS, Dukcapil, Bappenas, hingga pemerintah daerah diolah bersama agar gambaran kondisi masyarakat menjadi lebih utuh.
Pendekatan ini dinilai penting karena penyaluran bantuan sosial kerap menghadapi persoalan data yang tidak konsisten. Saat seluruh informasi terkumpul dalam satu sistem, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan siapa yang paling layak menerima bantuan.
Sistem tunggal juga membantu pembaruan data warga berlangsung lebih responsif. Perubahan kondisi ekonomi keluarga dapat dibaca dengan lebih dekat karena informasi tidak bergantung pada satu sumber saja.
Pembagian desil menjadi penentu prioritas
Di dalam DTSEN, masyarakat dibagi ke dalam 10 kelompok atau desil. Pembagian ini menunjukkan tingkat kesejahteraan, dari kelompok yang paling rentan sampai kelompok yang paling mapan secara ekonomi.
Desil 1 sampai desil 4 masuk kategori yang paling rentan secara ekonomi. Kelompok inilah yang diprioritaskan dalam program perlindungan sosial karena dinilai paling membutuhkan perhatian negara.
Penilaian desil tidak dilakukan secara sembarangan. Sistem memperhitungkan pendapatan bulanan, kondisi fisik rumah, ketersediaan fasilitas dasar, serta kepemilikan aset sebagai bagian dari pengolahan data.
Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan juga ikut dinilai. Jumlah tanggungan keluarga serta keberadaan anggota keluarga rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas, turut menjadi unsur penting dalam penetapan posisi data.
Peta kesejahteraan yang lebih rinci
DTSEN tidak hanya membagi masyarakat ke dalam desil, tetapi juga memberi gambaran lapisan kesejahteraan yang lebih detail. Dari pemetaan itu, pemerintah dapat membaca posisi sosial ekonomi warga dengan lebih jelas dan terukur.
Dalam ringkasan klasifikasi yang digunakan, kelompok sangat miskin berada di 10 persen terbawah. Setelah itu ada kelompok hampir miskin sebagai kelompok rentan miskin, lalu menengah bawah, menengah atas, hingga kaya sebagai kelompok sangat kaya.
Skema tersebut membuat jarak kesejahteraan antarkelompok lebih mudah dipahami. Dengan peta yang lebih rinci, dasar penyusunan prioritas bantuan sosial juga menjadi lebih kuat.
Cara masyarakat memeriksa data sendiri
Masyarakat dapat mengecek posisi desil tanpa harus datang ke kantor layanan. Pemeriksaan tersedia melalui situs resmi Kemensos dengan mengisi data wilayah domisili dan nama lengkap sesuai KTP.
Selain lewat situs, pengecekan juga bisa dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos. Setelah aplikasi diunduh dari platform penyedia aplikasi seluler, pengguna dapat masuk ke akun dan membuka menu profil untuk melihat informasi desil berdasarkan data NIK yang terdaftar.
Akses yang lebih mudah ini menjadi bagian penting dalam penerapan DTSEN. Transparansi data memberi ruang bagi masyarakat untuk memeriksa statusnya sendiri sebelum sistem ini benar-benar menjadi basis utama penyaluran bansos pada 2026.
