Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC memastikan Rodrigo Duterte akan menjalani proses hukum atas tuduhan kejahatan kemanusiaan terkait pembunuhan massal dalam perang melawan narkoba di Filipina. Putusan ini menjadi sorotan besar karena membuka jalan bagi sidang utama di Den Haag dan memberi harapan baru bagi keluarga korban yang selama ini menunggu pertanggungjawaban.
Majelis hakim ICC menilai ada dasar kuat untuk melanjutkan perkara ini ke persidangan. Mereka melihat adanya dugaan kebijakan yang sistematis untuk mengeksekusi tersangka kriminal tanpa prosedur hukum yang semestinya, sebuah tuduhan yang menempatkan mantan presiden Filipina itu dalam salah satu kasus paling serius yang pernah ditangani pengadilan internasional tersebut.
Dugaan pola kekerasan yang terencana
Duterte, yang kini berusia 81 tahun, dituduh merancang pendekatan keras terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat kejahatan sejak masih menjabat sebagai Wali Kota Davao hingga saat menjadi presiden. Hakim menilai ada indikasi agenda khusus untuk menetralkan individu yang dianggap pelaku kriminal.
Dalam penjelasan jaksa, sejumlah personel polisi dan anggota tim pembunuh diduga melakukan eksekusi berdasarkan instruksi langsung. Jaksa juga menyebut adanya dorongan berupa imbalan uang atau tekanan rasa takut bila perintah tidak dipatuhi, sehingga kekerasan yang terjadi tidak dipandang sebagai tindakan acak.
Wakil Jaksa Mame Mandiaye Niang pada sidang prapengadilan pada Februari menyebut pembunuhan itu telah berubah menjadi semacam “persaingan yang menyimpang” bagi sebagian pihak. Pernyataan tersebut memperkuat pandangan bahwa rangkaian kekerasan ini merupakan pola yang lebih luas, bukan peristiwa yang berdiri sendiri.
Respons dari kubu Duterte
Tim hukum Duterte menolak keputusan ICC dan mempertanyakan dasar hukum serta bukti yang dipakai majelis hakim. Pengacara utamanya, Nick Kaufman, menyebut putusan itu tidak memiliki landasan yang kuat.
Kaufman juga menuding keputusan tersebut bertumpu pada pernyataan yang tidak dikuatkan dari seorang saksi kerja sama yang mengaku sebagai pembunuh. Meski begitu, kejaksaan menilai langkah majelis hakim tetap menjadi capaian penting dalam upaya akuntabilitas global terhadap dugaan kejahatan berat.
Korban masih diperdebatkan, tetapi dampaknya jelas
Data resmi kepolisian nasional Filipina mencatat lebih dari 6.000 orang tewas dalam kampanye anti-narkoba. Namun, kelompok hak asasi manusia menilai jumlah korban sebenarnya bisa mencapai 30.000, sehingga angka korban terus menjadi sumber perdebatan besar.
Perbedaan data itu membuat kasus Duterte mendapat perhatian luas dari publik internasional. Perkara ini juga memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana penggunaan kekuatan oleh aparat negara bisa dibenarkan dalam operasi keamanan, terutama ketika tuduhan yang diajukan menyangkut pembunuhan massal.
Bagi keluarga korban, keputusan ICC dipandang sebagai langkah penting menuju pengakuan dan keadilan. Mereka menilai proses di Den Haag bisa membuka fakta yang selama ini tertutup oleh laporan resmi dan narasi aparat.
Randy delos Santos, paman dari Kian delos Santos yang tewas ditembak polisi pada 2017, menyebut sidang ini sebagai kesempatan bagi korban yang tidak pernah diakui secara layak. Ia menegaskan banyak korban tidak punya nama dalam catatan publik dan hanya diperlakukan sebagai angka.
Sengketa yurisdiksi tidak menghentikan proses
Meski Duterte sempat menarik Filipina keluar dari ICC pada 2019, pengadilan tetap menyatakan memiliki wewenang atas perkara ini. Penyelidikan awal terhadap kekerasan dalam perang narkoba sudah dimulai jaksa ICC sejak 2018.
Langkah keluar dari Statuta Roma sempat dipandang sebagai upaya menjauh dari jerat hukum internasional. Namun, hakim tetap melanjutkan proses setelah menilai ada dasar yang cukup untuk membawa kasus ini ke persidangan, termasuk ketika sempat muncul polemik soal diskualifikasi Kepala Jaksa Karim Khan karena dianggap berpotensi bias.
Human Rights Watch menilai persidangan ini bisa mengirim pesan bahwa pelaku kejahatan berat tidak berada di atas hukum. Sementara itu, para hakim telah memastikan Duterte cukup sehat untuk menjalani rangkaian proses peradilan yang panjang di Den Haag, sehingga perhatian dunia kini tertuju pada bagaimana kasus ini akan berjalan selanjutnya.
Source: www.suara.com
