Ekonomi syariah Indonesia didorong untuk tidak lagi berhenti sebagai wacana besar, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat. Dorongan itu datang bersamaan dengan target yang tinggi: Indonesia diminta menatap posisi nomor satu dunia, namun dengan ukuran utama berupa dampak nyata.
Pesan tersebut mengemuka saat pelantikan Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah periode 1447-1452 Hijriah di Jakarta pada Minggu (24/5/2026). Dalam forum itu, Ma’ruf Amin menegaskan bahwa peluang ekonomi berbasis syariah di Indonesia masih sangat besar dan masa depannya dinilai cerah.
Bagi Ma’ruf Amin, capaian di atas kertas tidak cukup bila masyarakat belum merasakan manfaat langsung. Ia menyebut kontribusi sektor ekonomi syariah saat ini sudah berada di kisaran 30 hingga 40 persen terhadap perekonomian nasional, tetapi angka itu tetap harus diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang lebih nyata.
Pandangan itu sekaligus menempatkan ekonomi syariah sebagai sistem yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial. Ma’ruf Amin menekankan bahwa syariah harus menjadi pedoman agar inovasi berjalan adil dan tidak merugikan masyarakat.
Target besar, ukuran keberhasilan harus konkret
Dorongan menuju posisi teratas dunia memang terdengar ambisius, tetapi Ma’ruf Amin mengingatkan bahwa peringkat global bukan satu-satunya ukuran. Yang lebih penting adalah seberapa jauh ekonomi syariah memengaruhi kehidupan sehari-hari warga.
Karena itu, strategi yang disiapkan untuk mengejar lompatan peringkat global disebut harus lebih matang. Tanpa arah yang jelas, target besar hanya akan menjadi angka yang tidak otomatis menghadirkan perubahan di lapangan.
Ketua Umum PP MES Rosan Roeslani juga menegaskan hal serupa dengan bahasa yang lebih praktis. Ia meminta pengurus baru membawa program konkret yang bisa langsung dijalankan di daerah.
Rosan mengingatkan agar ide, wacana, dan visi tidak berhenti sebagai halusinasi. Menurut dia, setiap rapat pengurus harus selalu menjawab pertanyaan sederhana, yaitu apakah program itu benar-benar memberi manfaat besar bagi rakyat.
Ia bahkan mencontohkan perlunya skema yang mampu memangkas waktu menabung jemaah umrah di daerah dari 15 tahun menjadi hanya satu atau dua tahun. Contoh itu dipakai untuk menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi syariah harus terasa langsung, bukan sekadar bagus di presentasi.
Dorongan masuk ke aktivitas riil
Arah pengembangan ekonomi syariah juga diarahkan lebih dalam ke sektor riil. Menteri Koperasi sekaligus Ketua Harian PP MES Ferry Juliantono menilai ekosistem ini tidak boleh berhenti di sektor keuangan.
Ferry menekankan bahwa ekonomi syariah perlu masuk ke produksi, perdagangan, industri halal, UMKM, dan koperasi. Dengan begitu, perannya tidak hanya sebagai sistem transaksi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya koperasi pondok pesantren dan koperasi masjid sebagai instrumen percepatan ekonomi umat. Menurut Ferry, dua model itu bisa membantu melahirkan lebih banyak pengusaha muslim di berbagai daerah.
Sinergi daerah, halal, dan bahan baku
Di sisi lain, pelantikan PP MES juga diwarnai dengan Sharia Economic Leaders Forum 2026 yang mengangkat tema sinergi kepemimpinan daerah dan industri halal. Forum ini menyoroti kebutuhan memperkuat kemandirian bahan baku halal agar ketergantungan impor dapat ditekan.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil E. Dardak memaparkan inisiatif Pesantrenpreneur dan Kawasan Industri Halal dalam forum tersebut. Sementara itu, CEO Toko Daging Nusantara Diana Dewi mendorong sertifikasi halal yang terintegrasi serta ekspor berbasis koperasi.
Rangkaian pandangan itu memperlihatkan bahwa target nomor satu dunia kini dilekatkan dengan tuntutan yang sangat praktis. Ekonomi syariah diminta tumbuh lebih jauh, menyentuh lapangan usaha, dan memberi hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
