Forum Aktivis Perempuan Muda Indonesia menilai maraknya narasi yang menyerang kelompok ragam gender atau LGBTQ patut dicurigai sebagai upaya mengalihkan perhatian publik. Menurut organisasi tersebut, perhatian warga semestinya tertuju pada korupsi, pemutusan hubungan kerja, serta kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Koordinator Nasional FAMM Indonesia, Ija Syahruni, menegaskan keberagaman gender tidak seharusnya ditempatkan sebagai musuh bersama. Ia menyebut ancaman yang lebih nyata berkaitan dengan praktik korupsi, intimidasi terhadap pembela HAM, serangan, dan teror.
“Menjadikan keberagaman gender sebagai musuh itu hanyalah strategi untuk pengalihan isu dari kejahatan negara yang tampak nyata di depan mata kita ya,” kata Ija dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (19/7/2026). Pernyataan itu disampaikan di tengah derasnya ujaran kebencian terhadap komunitas ragam gender.
Persoalan Warga yang Disoroti
FAMM menempatkan persoalan ekonomi, ketenagakerjaan, dan layanan dasar sebagai isu yang lebih mendesak untuk dibahas. Organisasi ini juga menyoroti pelaksanaan sejumlah program pemerintah yang dinilai memicu banyak protes.
| Bidang | Persoalan yang Disoroti FAMM |
|---|---|
| Kebijakan pemerintah | Polemik pelaksanaan program MBG dan Koperasi Merah Putih |
| Ekonomi | Pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga barang |
| Ketenagakerjaan | PHK, pengangguran, dan sulitnya akses lapangan kerja |
| Layanan dasar | Pendidikan dan kesehatan yang belum merata hingga pelosok desa |
Ija menyebut program Makan Bergizi Gratis atau MBG serta Koperasi Merah Putih mendapat protes dari berbagai pihak. Menurutnya, kedua program itu juga kerap menjadi bahan lelucon dalam konten para kreator.
Ia turut menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai membawa dampak langsung terhadap harga barang. Kenaikan harga tersebut, menurut FAMM, dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
PHK dan Sulitnya Mendapat Pekerjaan
Dalam sektor ketenagakerjaan, FAMM menaruh perhatian pada PHK dan pengangguran massal. Ija menilai warga menghadapi kesulitan ketika akses terhadap lapangan kerja belum memadai.
Masalah pekerjaan itu berjalan bersamaan dengan layanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata hingga ke pelosok desa. FAMM juga menyinggung persoalan pinjaman daring yang disebut telah menimbulkan korban jiwa.
“Pengurangan PHK, pengangguran massal karena sulitnya mengakses lapangan kerja, fasilitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan yang masih belum merata hingga ke pelosok desa, jeritan pinjaman online, ini sampai memakan korban nyawa,” lanjut Ija. Ia menilai isu-isu tersebut perlu memperoleh ruang yang lebih besar dalam percakapan publik.
Dugaan Pemecahan Fokus Kemarahan
Menurut laporan Suara.com, Ija menduga masifnya ujaran kebencian terhadap komunitas ragam gender tidak muncul secara alami. Ia mencurigai adanya kelompok tertentu yang memanfaatkan isu tersebut untuk memecah fokus kemarahan masyarakat atas kondisi Indonesia saat ini.
“Ujaran kebencian yang masif ini terhadap komunitas ragam gender patut dicurigai sebagai rekayasa kelompok tertentu untuk memecah belah kemarahan publik dari situasi Indonesia saat ini,” ujarnya. Dalam pandangan FAMM, diskriminasi terhadap kelompok ragam gender berkaitan dengan persoalan perlindungan hak warga dan akuntabilitas kebijakan negara.
FAMM juga menilai perlindungan negara terhadap warga yang mengalami persekusi masih belum maksimal. Organisasi itu menekankan bahwa kelompok ragam gender tidak seharusnya menjadi sasaran ketika tata kelola pemerintahan dan pemenuhan hak warga masih menjadi pekerjaan besar.
“Ancaman sesungguhnya bukan datang dari keberagaman identitas, melainkan dari praktek korupsi, kebijakan yang amburadul, dan pengabayan terhadap hak warga,” pungkas Ija. FAMM meminta perhatian publik tetap diarahkan kepada persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
