Nominal gaji ke-13 bagi PPPK tidak akan sama untuk setiap pegawai. Besarannya mengikuti golongan ruang, tunjangan yang melekat, dan kebijakan instansi tempat bekerja, sehingga angka yang masuk ke rekening bisa berbeda meski sama-sama berstatus PPPK.
Pencairan dana ini juga menjadi perhatian karena pemerintah menempatkannya sebagai dukungan finansial pada periode pengeluaran yang biasanya lebih berat. Setelah THR selesai disalurkan, banyak PPPK mulai menunggu giliran gaji ke-13 yang secara jadwal paling cepat bisa cair pada bulan Juni, meski dalam praktiknya pencairan bisa bergeser ke Juli saat proses administrasi belum rampung.
Dasar pencairan dan siapa yang berhak menerima
Pembayaran gaji ke-13 PPPK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Aturan ini menjadi landasan untuk menentukan penerima, komponen penghasilan yang dihitung, serta waktu pencairan dana.
Bagi PPPK, ketentuan tersebut penting karena memberikan kepastian bahwa gaji ke-13 memang disiapkan sebagai bagian dari hak yang mengikuti mekanisme resmi. Namun, keberadaan aturan tidak otomatis membuat pencairan terjadi serentak di semua instansi.
Mengapa gaji ke-13 selalu dinantikan
Gaji ke-13 kerap dipakai untuk membantu menutup kebutuhan rumah tangga yang meningkat, terutama di pertengahan tahun. Kebutuhan sekolah anak sering menjadi alasan utama mengapa dana ini dinilai sangat membantu.
Di banyak keluarga PPPK, tambahan penghasilan tersebut bukan sekadar pelengkap. Dana ini sering menjadi penopang arus kas saat pengeluaran sedang membesar dan pemasukan rutin perlu dijaga tetap stabil.
Komponen yang menentukan besar kecilnya nominal
Nilai gaji ke-13 PPPK tidak ditetapkan sama rata. Komponen utamanya mengikuti gaji pokok dan tunjangan yang diterima masing-masing pegawai.
Untuk PPPK golongan IX, gaji pokok yang menjadi dasar perhitungan berada pada kisaran Rp3.203.600 hingga Rp5.261.500. Di luar itu, ada tunjangan keluarga berupa tunjangan suami atau istri sebesar Rp320 ribu sampai Rp526 ribu, serta tunjangan anak sebesar Rp64 ribu hingga Rp105 ribu.
Selain komponen tersebut, pegawai juga dapat menerima tunjangan pangan yang dihitung setara 10 kg beras bagi yang memenuhi syarat. Ada pula tunjangan jabatan atau tunjangan umum, ditambah tunjangan kinerja yang nilainya mengikuti kebijakan masing-masing instansi.
Alasan nominal yang diterima bisa berbeda
Perbedaan nominal tidak hanya muncul karena golongan ruang. Status tunjangan yang melekat pada pegawai juga ikut memengaruhi jumlah akhir yang dibayarkan.
PPPK di instansi pusat dan PPPK di pemerintah daerah bahkan bisa menerima angka yang tidak sama. Hal ini terjadi karena kebijakan tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan tidak selalu seragam di tiap lingkungan kerja.
Karena itu, dua pegawai yang sama-sama PPPK belum tentu membawa pulang nominal gaji ke-13 yang setara. Data penghasilan masing-masing pegawai menjadi dasar utama dalam perhitungan pembayaran.
Jadwal paling cepat Juni, tetapi proses bisa bergeser
Secara waktu, pemerintah membuka peluang pencairan dimulai pada Juni. Meski begitu, pengalaman pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa instansi baru menyelesaikan pencairan secara penuh pada Juli 2026.
Kondisi ini membuat PPPK perlu menunggu informasi resmi dari unit kerja masing-masing. Selama proses administrasi internal berjalan, gaji ke-13 tetap menjadi dukungan penting untuk menghadapi kebutuhan pertengahan tahun yang biasanya lebih padat.