Ancaman siber di layanan publik kini tidak lagi dipandang sebagai gangguan yang berdiri sendiri. BSSN menilai satu titik gangguan dapat merembet ke layanan lain karena infrastruktur informasi di sektor vital saling terhubung erat.
Pola itu membuat risiko di sektor publik jauh lebih luas daripada sekadar sistem yang lambat atau server yang bermasalah. Ketika satu layanan terganggu, akses pada layanan lain yang terhubung juga bisa ikut tertekan dan berdampak langsung ke masyarakat.
Saling terhubung, dampaknya ikut menyebar
Ketua Tim Pengukuran Keamanan Siber D41 BSSN, Megi Paramitha Putra, menjelaskan bahwa pemetaan BSSN yang mengacu pada PP No.82/2022 menunjukkan adanya interdependensi antar sektor infrastruktur informasi vital. Administrasi pemerintah, keuangan, pertahanan, energi, dan kesehatan disebut memiliki hubungan satu sama lain.
Keterhubungan itu membuat gangguan pada satu sistem tidak berhenti di satu instansi saja. Kondisi tersebut bisa memicu efek berantai ke sektor lain yang menopang layanan publik.
Penguatan tak bisa dilakukan setengah-setengah
Dari sudut pandang BSSN, situasi itu menuntut perlindungan yang tidak parsial. Pengamanan di satu instansi perlu melihat keterkaitannya dengan layanan lain agar risiko tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih luas.
Karena itu, penguatan keamanan siber dan sandi nasional dijalankan melalui serangkaian langkah yang dimulai dari identifikasi hingga strategi penanganan. Pendekatan ini dipakai agar risiko dapat dipetakan lebih awal sebelum berubah menjadi gangguan layanan yang menyebar.
Menahan eskalasi sejak awal
BSSN menempatkan pemetaan risiko sebagai fondasi utama dalam pengamanan. Langkah ini penting karena ancaman siber terhadap layanan publik tidak selalu datang dalam bentuk serangan besar.
Dalam ekosistem yang saling terhubung, gangguan kecil di satu titik pun dapat menimbulkan efek berantai ke layanan lain. Karena itu, upaya menahan eskalasi sejak tahap awal menjadi bagian penting dari strategi pengamanan.
Pelajaran dari sektor perbankan
Pendekatan serupa juga terlihat di sektor perbankan. Chief Information Security Officer BNI, Kirby Chong, memaparkan bahwa keamanan siber di bank disusun dalam lima pilar, yaitu identifikasi, perlindungan, deteksi, response, dan pemulihan.
Kerangka itu menunjukkan bahwa pengamanan digital tidak cukup berhenti pada upaya mencegah serangan. Bank juga harus mampu mendeteksi insiden, merespons dengan cepat, lalu memulihkan layanan agar operasional nasabah tetap berjalan.
Ketahanan digital jadi kebutuhan bersama
Gambaran tentang risiko berantai dan kesiapan merespons gangguan itu menjadi perhatian dalam Tech & Telco Forum 2026 yang digelar CNBC Indonesia. Forum tersebut mengangkat tema “Building a Safer Digital Nation: From Connectivity to Cyber Resilience” dan membahas strategi, prospek, serta tantangan Indonesia dalam memperkuat keamanan siber untuk mendukung transformasi digital nasional.
Selain Megi dan Kirby, forum itu juga menghadirkan Datacenter Cybersecurity Program & Product Manager Uptime Institute, Lanre Rotimi, serta SCyber Security Consultant Sangfor Technologies Indonesia, Akhmad Rezha. Diskusi yang dipandu Shafinaz Nachiar menyoroti kebutuhan memperkuat cyber resilience di tengah layanan digital yang makin saling bergantung.
Bagi publik, isu ini menyentuh hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saat sektor pemerintah, keuangan, energi, kesehatan, dan pertahanan saling terhubung, stabilitas satu layanan ikut memengaruhi akses ke layanan lain.
Itulah sebabnya strategi keamanan siber yang disusun BSSN, bersama kesiapan pemulihan di sektor seperti perbankan, menjadi bagian penting dari upaya menjaga layanan publik tetap berjalan. Di tengah ketergantungan yang terus meningkat pada sistem digital, ketahanan siber menjadi syarat agar gangguan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih luas.
Source: www.cnbcindonesia.com
