Dorongan agar model kecerdasan buatan baru diperiksa pemerintah sebelum dirilis ke publik kini mulai masuk ke lingkaran kebijakan di Gedung Putih. Wacana itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa kemampuan model AI terbaru dapat membuka jalan bagi risiko keamanan yang lebih besar.
The New York Times melaporkan bahwa pembahasan di pemerintah Amerika Serikat itu dipicu oleh perhatian terhadap model baru Anthropic bernama Mythos. Sejumlah pakar keamanan siber menilai model tersebut dapat mempercepat serangan siber yang kompleks, terutama karena kemampuannya dalam coding tingkat tinggi.
Kekhawatiran utama bukan hanya soal membuat program dengan lebih cepat. Para ahli menilai kemampuan yang sama juga dapat dipakai untuk menemukan celah keamanan, lalu menyusun cara mengeksploitasinya.
Jika tinjauan resmi benar dijalankan, perusahaan AI tidak lagi cukup hanya meluncurkan model ke pasar setelah selesai dikembangkan. Mereka bisa lebih dulu menghadapi pemeriksaan sebelum teknologi itu menyebar luas ke publik.
Perubahan arah dari pendekatan lama
Arah seperti itu akan menandai perubahan tajam dari sikap Donald Trump terhadap industri AI. Selama ini ia dikenal mendorong pendekatan yang minim campur tangan dari pemerintah.
Pada Juli, Trump merilis cetak biru AI yang bertujuan melonggarkan aturan lingkungan dan memperluas ekspor AI ke sekutu. Langkah itu diarahkan untuk menjaga keunggulan Amerika Serikat atas China dalam teknologi strategis tersebut.
Trump juga mencabut perintah eksekutif tahun 2023 yang ditandatangani Joe Biden pada hari pertama masa jabatannya di 2025. Perintah itu sebelumnya dirancang untuk mengurangi risiko AI terhadap konsumen, pekerja, dan keamanan nasional.
Aturan Biden mewajibkan pengembang sistem AI yang berisiko terhadap keamanan nasional, ekonomi, kesehatan publik, atau keselamatan untuk menyerahkan hasil uji keselamatan kepada pemerintah Amerika Serikat. Kewajiban itu berlaku sebelum sistem dirilis ke publik dan sejalan dengan Defense Production Act.
Agenda AI yang makin melebar di Washington
Pembahasan soal pemeriksaan model AI baru tidak berdiri sendiri. Isu ini muncul di tengah agenda kebijakan AI yang lebih luas di Washington, yang juga menyentuh peran negara bagian dan dampak sosial ekonomi dari pertumbuhan teknologi itu.
Pada Maret, Gedung Putih mengumumkan kebijakan AI untuk Kongres yang mendorong anggota parlemen membuat undang-undang untuk meniadakan aturan di tingkat negara bagian. Kebijakan tersebut juga menekankan perlindungan anak serta upaya menahan biaya energi rumah tangga yang meningkat akibat perkembangan AI.
Seorang pejabat White House menolak mengonfirmasi atau membantah laporan mengenai pembahasan perintah eksekutif baru itu. Pejabat tersebut hanya menyebut bahwa pengumuman kebijakan akan datang langsung dari presiden.
Dengan munculnya wacana pemeriksaan pemerintah atas model AI baru, sorotan kini beralih ke seberapa jauh Washington akan ikut mengawasi model sebelum dipakai secara luas. Debat AI pun kembali bergerak dari soal inovasi dan daya saing industri menuju pertanyaan yang lebih besar tentang keamanan publik, ekonomi, dan batas campur tangan negara.