Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan 2.105 formasi CASN 2026 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Usulan itu disiapkan untuk menghadapi gelombang pensiun yang diperkirakan menekan kebutuhan aparatur pada tahun mendatang.
Jumlah pegawai yang akan memasuki masa purna tugas menjadi alasan utama pengajuan formasi baru tersebut. Lebih dari 2.000 ASN di lingkungan Pemprov Jatim diperkirakan pensiun sepanjang 2026, sehingga penambahan pegawai dinilai perlu untuk menjaga kesinambungan layanan publik.
Komposisi formasi yang diajukan
Dari total usulan 2.105 formasi, Pemprov Jatim membaginya ke beberapa jalur rekrutmen. Rinciannya terdiri atas 750 formasi CPNS, 929 formasi PPPK teknis, 369 formasi PPPK guru, dan 57 formasi PPPK tenaga kesehatan.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan aparatur tidak hanya bertumpu pada jalur CPNS. Porsi terbesar justru berada pada PPPK teknis, disusul kebutuhan di sektor pendidikan dan kesehatan.
Menunggu keputusan dari Kemenpan RB
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur, Indah Wahyuni, mengatakan berkas pengusulan sudah dikirim sejak awal bulan ini. Saat ini Pemprov Jatim menunggu arahan serta persetujuan lanjutan dari Kemenpan RB.
Proses ini menjadi penting karena formasi yang disetujui akan menentukan ruang regenerasi aparatur di tahun depan. Pemerintah daerah perlu memastikan posisi yang kosong dapat segera terisi agar pelayanan tetap berjalan optimal.
Struktur ASN aktif di lingkungan Pemprov Jatim
Berdasarkan data BKD terbaru, jumlah ASN aktif di lingkungan Pemprov Jatim mencapai 80.821 orang. Dari jumlah itu, terdapat 34.052 PNS, 23.337 PPPK penuh waktu, 21.276 PPPK paruh waktu, dan 2.156 CPNS.
Data tersebut memperlihatkan struktur aparatur yang besar dan berlapis. Dalam kondisi seperti ini, usulan CASN 2026 menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga keseimbangan kebutuhan pegawai di tengah perubahan komposisi ASN.
Pengajuan formasi juga menggambarkan penekanan pada kebutuhan pelayanan yang bersifat teknis, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga sektor itu menjadi bagian penting dari layanan publik yang langsung dirasakan masyarakat di Jawa Timur.
Dengan menunggu keputusan akhir dari pemerintah pusat, Pemprov Jatim masih memiliki tahap lanjutan sebelum formasi dapat dipastikan. Namun, besarnya kebutuhan akibat pensiun massal membuat isu regenerasi ASN menjadi perhatian utama di daerah tersebut.
