BGN menyebut harga pengadaan motor listrik untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis berada di bawah kisaran harga pasar. Untuk unit yang dipakai sebagai kendaraan lapangan, lembaga itu menilai harga pengadaannya masih lebih rendah dibanding angka yang beredar di pasaran.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa motor tersebut dibeli untuk membantu mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG saat bekerja di lapangan. Unit itu masuk dalam rencana anggaran tahun 2025 dan diposisikan sebagai kendaraan operasional pendukung program MBG.
Harga pengadaan disebut lebih rendah dari pasar
Dadan menyampaikan bahwa harga pasar motor serupa berada di kisaran Rp 52 juta sampai Rp 56 juta per unit. Sementara itu, harga pengadaan yang dilaporkan BGN berada di bawah angka tersebut.
Untuk model trail, BGN disebut memperoleh harga sekitar Rp 42 juta sampai Rp 43 juta per unit. Adapun motor listrik model biasa disebut berada di angka Rp 41 juta.
“Kalau untuk sementara dari laporan yang ada kan, ada harga pasar ya. Ini berbasis laporan sih di bawah harga pasar. Harga pasar kalau tidak salah antara Rp 52 juta sampai Rp 56 juta. Kemudian untuk pengadaan BGN untuk yang trail harganya kurang-lebih Rp 43 juta, antara Rp 42 sampai Rp 43 juta,” kata Dadan.
Nama yang dipakai tidak sama dengan pabrik aslinya
Sorotan publik tidak hanya datang dari urusan harga, tetapi juga dari nama motor yang digunakan. Dadan menyebut motor listrik itu berjenis Emmo JVX GT dan JVH Max, namun penelusuran data digital menunjukkan bahwa unit tersebut merupakan hasil rebranding oleh PT Adlas Sarana Elektrik.
Sumber produksi utamanya berasal dari Jiangsu Keyroad Transportation Technology Co Ltd di China. Dalam pasar lain, model yang sama juga disebut memiliki nama asli Tinbot atau Kollter ES1 Pro-M.
Dadan menegaskan bahwa penggunaan nama berbeda untuk produk yang sama bukan hal yang aneh di pasar internasional. Ia menyebut model serupa juga dikenal dengan merek lain di Eropa dan Kanada.
“Motor ini di Eropa ada merek lain, sejenis tapi dengan merek yang berbeda. Kalau di Eropa namanya Tinbot. Di Eropa dan Kanada karena itu satu jenis,” kata Dadan.
Masih diklarifikasi alasan pemilihannya
Selain soal identitas produk, BGN juga masih menelusuri alasan motor itu dipilih dibanding merek lain yang sudah lebih dikenal di Indonesia. Dadan mengatakan bahwa penjelasan teknis dan dasar pengadaannya berada di bawah kewenangan pejabat pembuat komitmen.
Karena itu, BGN belum membeberkan rincian lengkap mengenai pertimbangan pemilihan unit tersebut. Menurut Dadan, klarifikasi internal masih berjalan agar seluruh proses pengadaan bisa dijelaskan secara utuh.
“Ya, ini harus ditanyakan kepada pejabat pembuat komitmen. Secara detail,” kata Dadan.
Ia juga menyebut pertanyaan publik mengenai alasan tidak memakai produk dari pabrikan yang sudah memiliki jaringan layanan purna jual luas di Indonesia masih menjadi bagian dari evaluasi internal. Hal itu, menurut dia, ikut masuk dalam klarifikasi yang diminta pimpinan lembaga.
“Itu bagian klarifikasi yang sedang saya minta,” kata Dadan.
Motor operasional untuk dukung kerja lapangan
Pengadaan motor listrik ini kini menjadi bagian dari penjelasan resmi BGN mengenai dukungan logistik program nasional tersebut. Kendaraan itu disiapkan agar mobilitas petugas di lapangan bisa lebih mudah saat menjalankan tugas terkait MBG.
Sorotan yang muncul membuat publik ikut memperhatikan bukan hanya spesifikasi kendaraan, tetapi juga asal produksi, merek yang digunakan, dan dasar pemilihan unit. BGN menyatakan proses penelusuran internal masih berlangsung untuk memastikan pengadaan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan operasional.