Pemerintah Indonesia masih memilih sikap hati-hati dalam memantau harga minyak mentah dunia meski ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat mulai mereda. Sikap ini diambil karena pemerintah menilai situasi geopolitik belum sepenuhnya selesai secara hukum internasional.
Waspada tersebut juga didorong oleh risiko bahwa gejolak di Timur Tengah masih bisa kembali memengaruhi biaya energi global. Pemerintah ingin menghindari respons yang terlambat jika harga minyak mendadak naik lagi dalam waktu dekat.
Harga minyak sudah turun, tetapi belum cukup meyakinkan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut harga minyak kini berada di kisaran US$83 per barel. Menurut dia, tanda-tanda mereda memang sudah terlihat, tetapi belum cukup untuk menjadi dasar perubahan sikap kebijakan.
Airlangga menegaskan pemerintah belum ingin mengendurkan kewaspadaan sebelum ada kesepakatan damai yang benar-benar ditandatangani. Karena itu, pemantauan pasar minyak tetap menjadi fokus utama di tengah perkembangan situasi yang masih dinamis.
Stimulus disiapkan untuk menahan dampak ke masyarakat
Di saat yang sama, pemerintah menyiapkan stimulus untuk meredam dampak potensi kenaikan harga BBM terhadap masyarakat. Sasaran utamanya adalah kelompok kelas menengah ke bawah, terutama desil 4 ke bawah.
Airlangga menyebut pemerintah tetap mempertahankan Pertalite dan B50 sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli. Bantuan tambahan juga sedang dimatangkan agar bisa menjangkau kelompok yang paling rentan terhadap tekanan harga.
Skema bantuan nontunai masih dimatangkan
Selain subsidi BBM, pemerintah menyiapkan skema Bantuan Langsung Tunai yang tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Skema ini dirancang agar bantuan lebih tepat sasaran dan mendukung konsumsi rumah tangga secara efektif.
Pemerintah masih mematangkan rincian teknis penyaluran stimulus nontunai tersebut agar bisa segera dijalankan. Langkah ini diposisikan sebagai antisipasi jika fluktuasi harga energi global kembali memberi tekanan pada daya beli masyarakat.
