Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI memberi tenggat 18 hari kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Jika tidak ada langkah konkret, kelompok mahasiswa itu menyebut opsi Reformasi Jilid II masih terbuka.
Ancaman lanjutan itu muncul di tengah sorotan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah yang menjadi salah satu pemicu desakan mahasiswa. Ketua BEM UNS, Kailani Rizqi Pratama, mengatakan angka 18 hari dipilih karena rupiah disebut melemah hingga Rp 18.000.
Desakan Mahasiswa dan Tenggat 18 Hari
Dalam aksinya, BEM SI menuntut pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Mereka menilai situasi yang terjadi tidak bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa respons yang tegas.
Kailani juga menyampaikan bahwa bila dalam 18 hari tidak ada upaya perbaikan, mahasiswa dapat melakukan penyegelan di Kementerian Keuangan. Ia menegaskan bahwa demonstrasi besar bertajuk Reformasi Jilid II masih dipertimbangkan jika tuntutan tidak dipenuhi.
Aksi tersebut sebelumnya digelar dengan tajuk “Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat” di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. Unjuk rasa itu berlangsung pada Jumat (5/6/2026) dan menjadi bagian dari tekanan mahasiswa terhadap pemerintah.
Respons Kepala BIN Herindra
Kepala Badan Intelijen Negara Herindra menanggapi ancaman itu dengan memilih meredam situasi. Saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan.
Herindra mengajak semua pihak tetap mengutamakan kebersamaan agar keadaan tidak berkembang ke arah yang merugikan banyak pihak. Ia menilai hal utama yang harus dijaga adalah persatuan nasional.
Sikap itu muncul ketika tekanan dari mahasiswa terus menguat dan diskursus soal ekonomi ikut menyeret peringatan politik yang lebih besar. Di satu sisi, BEM SI menuntut perbaikan cepat, sementara di sisi lain pemerintah diminta menjaga stabilitas agar situasi tidak makin memanas.
Dengan tenggat yang sudah dihitung mundur, perhatian kini tertuju pada langkah pemerintah dalam merespons desakan mahasiswa. Jika tidak ada perubahan yang dianggap memadai, ancaman aksi lanjutan dari BEM SI berpotensi kembali mengemuka.
