Hibah tanah seluas 30 hektare dari PT Lippo Cikarang Tbk kepada pemerintah akan dibebaskan dari pajak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan langkah itu harus bisa berjalan, bahkan jika perlu dengan mencari celah aturan yang memungkinkan.
Ia menyampaikan sikap tersebut di Wisma Danantara, Jakarta, saat penandatanganan komitmen penyerahan hibah tanah dari PT Lippo Cikarang Tbk ke pemerintah. Dalam pernyataannya, Purbaya menilai tanah hibah untuk agenda prioritas tidak semestinya justru dibebani pajak.
Target hibah untuk program perumahan rakyat
Lahan yang diserahkan berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan akan dipakai untuk mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program itu menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut hibah tersebut sebagai terobosan besar bagi perumahan rakyat. Lahan itu diharapkan dapat mempercepat penyediaan hunian yang lebih terjangkau bagi kelompok MBR.
Ancaman tegas bagi yang menolak kebijakan
Purbaya juga memberi peringatan keras kepada pejabat atau pegawai yang menolak kebijakan pembebasan pajak tersebut. Ia menyatakan pihak yang melawan bisa diberhentikan.
Pernyataan itu menunjukkan pemerintah ingin memastikan kebijakan insentif untuk hibah tanah bisa dijalankan tanpa hambatan birokrasi. Menurut Purbaya, jika aturan tetap dipaksakan sehingga hibah itu wajib pajak, maka kebijakan akan sulit diterapkan.
Tahapan pembangunan hunian di lahan hibah
Di lahan tersebut, pembangunan dijadwalkan dimulai dengan land clearing pada Februari 2026. Setelah itu, groundbreaking direncanakan pada Maret 2026, lalu pembangunan struktur ke atas dimulai pada Agustus 2026.
Proyek hunian vertikal itu ditargetkan rampung pada Agustus 2028. Danantara akan menjadi pihak yang membangun hunian di lokasi tersebut melalui Danantara Housing.
Pembiayaan dan keterjangkauan harga
Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan pembiayaan proyek juga akan melibatkan perbankan. Ia menekankan agar harga hunian tetap terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Rosan menjelaskan bahwa perhitungan biaya harus dibuat cermat supaya cicilan tidak memberatkan calon penghuni. Dengan begitu, hunian vertikal di atas lahan hibah itu diharapkan benar-benar menyasar kebutuhan MBR tanpa mengorbankan keterjangkauan.