Kepastian insentif mobil listrik kembali molor, dan Hyundai memilih tidak mendahului keputusan pemerintah. PT Hyundai Motors Indonesia menegaskan akan mengikuti aturan resmi yang nantinya diterbitkan tanpa mengambil sikap berseberangan.
Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto, menyampaikan bahwa perusahaan hanya menunggu regulasi yang final. Ia menilai kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor utama yang harus diikuti pelaku industri, selain kebutuhan konsumen.
Pemerintah masih membahas skema insentif
Rencana insentif kendaraan listrik yang semula ditargetkan berlaku mulai 1 Juli 2026 belum berjalan sesuai jadwal. Pemerintah kini menyebut skema tersebut masih dibahas dan kemungkinan baru bisa diterapkan pada Agustus 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa penerapan insentif kemungkinan baru dilakukan pada Agustus 2026. Artinya, pasar kembali harus menunggu setelah target awal tidak tercapai.
Pemerintah juga telah menyiapkan insentif untuk 200.000 kendaraan listrik. Jumlah itu terdiri atas 100.000 mobil listrik dan 100.000 sepeda motor listrik.
Skema dukungan untuk mobil listrik
Untuk mobil listrik, bentuk dukungan yang disiapkan adalah Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP. Besaran insentif disebut berkisar 40 persen hingga 100 persen.
Besaran dukungan itu tidak berlaku sama untuk semua model. Nilainya akan disesuaikan dengan kandungan nikel pada baterai kendaraan.
| Jenis Kendaraan | Jumlah | Bentuk Insentif | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Mobil listrik | 100.000 unit | PPN DTP | Berkisar 40 persen hingga 100 persen, disesuaikan kandungan nikel baterai |
| Sepeda motor listrik | 100.000 unit | Insentif kendaraan listrik | Termasuk dalam skema total 200.000 kendaraan |
Hyundai berharap ada arah kebijakan yang jelas
Di tengah penundaan itu, Hyundai tetap berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang mendukung kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Fransiscus menyampaikan harapannya agar Indonesia memiliki policy yang mendukung engine maupun powertrain yang lebih ramah lingkungan.
Menurut dia, kebutuhan industri bukan hanya kepastian waktu, tetapi juga arah kebijakan yang jelas. Bagi produsen otomotif, insentif bukan sekadar fasilitas fiskal jangka pendek, melainkan sinyal bahwa pemerintah serius membangun ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri.
Dampak penundaan bagi pasar
Kepastian skema insentif penting karena berhubungan langsung dengan daya beli masyarakat. Di pasar yang masih berkembang, insentif bisa menjadi faktor penentu bagi konsumen yang sedang mempertimbangkan beralih ke kendaraan listrik.
Selain itu, percepatan kebijakan diyakini dapat mendorong penetrasi kendaraan listrik di Indonesia. Semakin cepat diterapkan, semakin besar peluang pasar untuk tumbuh lebih luas.
Sejumlah pelaku industri juga disebut masih menunggu aturan resmi sebelum menentukan strategi penjualan dan peluncuran produk elektrifikasi berikutnya. Sikap menunggu itu menunjukkan bahwa kepastian regulasi masih menjadi kebutuhan utama.
Hyundai sendiri tidak menyampaikan protes atas penundaan tersebut. Perusahaan memilih mengikuti kebijakan yang ada sambil menunggu keputusan resmi pemerintah, sejalan dengan sikap industri yang masih menjaga langkah di tengah ketidakpastian jadwal insentif.
Dalam konteks yang lebih luas, penundaan ini menjadi ujian bagi momentum adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Saat industri menunggu dan konsumen menanti insentif, arah kebijakan pemerintah akan sangat menentukan laju pasar dalam beberapa waktu ke depan.
Di sisi lain, perhatian terhadap kendaraan listrik tetap tinggi karena kebijakan fiskal dapat memengaruhi keputusan pembelian secara langsung. Karena itu, realisasi insentif yang semula ditargetkan berjalan pada Juli kini bergeser menjadi penantian baru menuju Agustus 2026.
