Impor LPG Masih 83,97 Persen, CNG Dipacu Jadi Jalan Keluar Dari Ketergantungan Luar Negeri

Data Ditjen Migas menunjukkan konsumsi LPG pada Januari hingga Februari mencapai 1,56 juta metrik ton. Dari jumlah itu, 83,97 persen atau 1,31 juta ton masih dipenuhi lewat impor, dengan Amerika Serikat menjadi pemasok terbesar sebesar 68,91 persen.

Kondisi tersebut membuat pemerintah mendorong pemanfaatan compressed natural gas atau CNG sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada LPG luar negeri. Selama pasokan dalam negeri belum mampu mengikuti kebutuhan yang terus tinggi, ruang substitusi lewat gas bumi dinilai makin penting untuk diperkuat.

Dorongan substitusi dari gas bumi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut impor LPG sudah menembus 7 juta ton per tahun. Ia menjelaskan, situasi ini terjadi karena bahan baku utama LPG, yakni propana dan butana, masih terbatas di Indonesia.

Di sisi lain, gas bumi nasional justru memiliki cadangan metana dan etana yang lebih melimpah. Karena itu, CNG dipandang sebagai opsi yang lebih sesuai untuk memperkuat kemandirian energi sekaligus mengurangi tekanan impor LPG.

Bahlil menjelaskan bahwa CNG berasal dari gas yang dikompresi pada tekanan tinggi, sekitar 250 sampai 400 bar. Pemerintah saat ini masih berada pada tahap konsolidasi untuk memastikan pemanfaatan CNG berjalan lebih efektif.

Industri disebut paling siap lebih dulu

Sektor industri dinilai menjadi target awal yang paling masuk akal untuk beralih ke CNG. Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana, Hadi Ismoyo, menyebut LPG yang digunakan industri hanya sekitar 5 persen dari total kebutuhan nasional yang mencapai 8,7 juta ton per tahun.

Dari porsi itu, volume LPG industri yang berpotensi dialihkan diperkirakan sekitar 0,4 juta ton. Menurut Hadi, perpindahan ini bisa memberi ruang penghematan karena CNG dapat lebih ekonomis dibanding LPG.

Ia menuturkan, harga per satuan kalori CNG dapat 20 persen sampai 30 persen lebih murah. Dengan biaya yang lebih rendah, industri bisa memiliki pilihan energi yang lebih kompetitif tanpa harus bergantung pada impor LPG.

Infrastruktur menjadi kunci peralihan

Meski potensi pasarnya ada, distribusi CNG tetap membutuhkan dukungan jaringan yang memadai. Hadi menilai konektivitas pipa yang lebih baik dapat memperluas jangkauan pasokan, sementara pemasangan kompresor di titik-titik tertentu bisa membantu kawasan industri menerima gas dengan lebih mudah.

Ia juga menjelaskan bahwa pengalihan 400.000 ton LPG industri setara dengan kebutuhan gas harian sekitar 50 sampai 60 MMSCFD. Angka itu masih jauh di bawah produksi gas nasional yang sekitar 6.000 MMSCFD, sehingga secara teknis peluang memperluas penggunaan CNG masih terbuka lebar.

Kendala utama yang tersisa bukan hanya soal ketersediaan gas, melainkan kesiapan infrastruktur agar distribusi dapat berjalan efisien sampai ke pengguna akhir. Karena itu, ketersediaan pasokan dan kemampuan penyaluran perlu bergerak bersamaan.

Opsi lain tetap disiapkan

Selain CNG, pemerintah juga menyiapkan jalur lain untuk menekan ketergantungan energi dari luar negeri. Salah satu yang ikut dikembangkan adalah hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter atau DME sebagai pengganti LPG.

Bahlil menegaskan proyek DME belum masuk tahap operasi penuh. Fasilitas tersebut masih berada pada fase awal karena pengerjaannya baru sampai groundbreaking.

Kondisi itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menumpukan strategi pada satu sumber energi. Sejumlah opsi disiapkan agar ketahanan pasokan tetap terjaga di tengah kebutuhan rumah tangga dan industri yang masih besar, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi gas bumi untuk masuk ke pasar energi domestik.

Berita Terkait