Skema PPN Ditanggung Pemerintah untuk mobil listrik diperkirakan akan memberi manfaat paling besar kepada pembeli mobil premium. Alasannya sederhana, insentif penuh disiapkan untuk kendaraan listrik dengan baterai Nickel Manganese Cobalt atau NMC, sementara jenis baterai lain hanya mendapat dukungan sebagian.
Pola ini membuat besaran insentif sangat bergantung pada komposisi baterai. Di satu sisi, pemerintah ingin mendorong penggunaan nikel sebagai komoditas tambang Indonesia dalam industri otomotif, sekaligus memperkuat rantai nilai kendaraan listrik di dalam negeri.
Dalam skema yang sedang disiapkan itu, pemerintah menargetkan subsidi mobil listrik sebanyak 100 ribu unit. Program tersebut direncanakan mulai berjalan pada Juni 2026, sehingga menjadi salah satu kebijakan yang paling ditunggu dalam peta insentif kendaraan listrik nasional.
Baterai menjadi penentu utama
Untuk mobil listrik berbasis baterai NMC, pemerintah menyiapkan PPN DTP 100 persen. Sementara itu, mobil listrik dengan baterai di luar NMC hanya akan menerima PPN DTP 40 persen.
Perbedaan ini langsung memengaruhi kelompok kendaraan yang paling berpotensi menikmati dukungan fiskal. Baterai NMC memiliki kepadatan energi lebih tinggi dan harganya di atas LFP, sehingga lebih sering digunakan pada mobil listrik kelas premium hingga kelas atas.
Sejumlah merek yang memakai baterai NMC antara lain BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Mini, hingga Hyundai. Dengan komposisi seperti itu, insentif penuh berpotensi lebih banyak mengalir ke konsumen kelas atas yang membeli mobil listrik premium.
Segmen pasar tidak mendapat manfaat yang sama
Di sisi lain, banyak merek mobil listrik asal China seperti BYD, Chery, Wuling, hingga Geely umumnya memakai baterai non-nikel, misalnya jenis lithium. Artinya, mereka tetap bisa menikmati dukungan fiskal, tetapi porsinya berbeda dari kendaraan yang memakai NMC.
Kondisi ini menunjukkan insentif yang disiapkan pemerintah tidak akan tersebar merata di seluruh pasar EV. Kebijakan tersebut memang tetap mendorong adopsi kendaraan listrik, namun sekaligus memberi sinyal kuat pada ekosistem baterai berbasis nikel.
Arah itu sejalan dengan kepentingan Indonesia untuk menguatkan posisi nikel dalam industri kendaraan listrik. Pemerintah melihat komoditas tambang tersebut sebagai bagian penting dari pengembangan rantai pasok EV nasional.
Dampak ekonomi dinilai besar
Faris Adnan, Kepala Teknologi Sistem Transportasi dari Institute for Essential Services Reform atau IESR, menilai insentif berbasis baterai dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. IESR menyebut industri baterai menyimpan potensi manfaat ekonomi besar dari hulu hingga hilir.
Dalam media briefing pada Rabu, 6 Mei 2026, Faris menyampaikan hasil studi IESR yang menunjukkan industri baterai dari tambang hingga menjadi baterai bisa memberi pertumbuhan ekonomi rata-rata 0,05 persen per tahun selama 35 tahun. Ia juga menyebut penghasilan rumah tangga berpotensi mencapai rata-rata Rp198 triliun, dibagi selama 35 tahun.
Faris menambahkan, industri baterai juga berpotensi menciptakan 135 ribu lapangan pekerjaan. Jika rantainya diperluas sampai integrasi EV dan daur ulang baterai, manfaat ekonominya disebut bisa menjadi lebih besar lagi.
