Penekanan paling kuat dalam konsolidasi pelayanan publik yang diikuti jajaran Kementerian Hukum Jawa Timur adalah soal integritas aparatur. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa kualitas layanan tidak cukup dinilai dari cepat atau lambatnya proses, tetapi juga dari kejujuran, profesionalisme, dan tanggung jawab para pelaksana.
Arahan itu menempatkan pelayanan publik sebagai urusan yang tidak hanya teknis, tetapi juga menyangkut etika kerja. Yusril meminta seluruh aparatur negara menjaga sikap kerja yang bersih dan mendukung penegakan hukum agar tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Integritas menjadi ukuran utama
Dalam arahannya, Yusril memberi apresiasi kepada jajaran yang dinilai telah melayani masyarakat dengan jujur, profesional, dan penuh tanggung jawab. Sikap itu, menurut penekanan yang disampaikan, menjadi bagian penting dari standar kerja aparatur negara.
Ia menegaskan bahwa integritas wajib dijaga dalam setiap tugas yang dijalankan. Dengan begitu, pelayanan publik tidak berhenti pada kecepatan kerja semata, melainkan juga pada disiplin moral dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat.
Kementerian Hukum Jawa Timur ikut menyelaraskan arahan
Kegiatan konsolidasi itu diikuti secara virtual oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur melalui Zoom Meeting. Dari daerah, hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Haris Sukamto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Raden Fadjar Widjanarko, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Soleh Joko Sutopo, serta seluruh pejabat manajerial dan jajaran terkait.
Kehadiran pimpinan wilayah dan pejabat struktural menunjukkan bahwa arahan pusat diposisikan sebagai pedoman kerja bersama. Konsolidasi ini juga menjadi ruang penyelarasan sikap agar pelayanan hukum di daerah berjalan dalam arah yang sama.
Pesan itu berlaku untuk seluruh aparatur
Pernyataan Yusril tidak diarahkan hanya kepada satu unit kerja, melainkan kepada seluruh aparatur negara yang terlibat dalam pelayanan dan penegakan hukum. Ia menekankan bahwa profesionalisme harus berjalan seiring dengan etika agar tugas bisa dilaksanakan sesuai aturan.
Dalam pandangan itu, pelayanan publik menjadi bagian dari tanggung jawab moral aparatur. Karena itu, standar kerja yang bersih dan bertanggung jawab dipandang penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Relevan bagi layanan hukum di daerah
Bagi jajaran Kementerian Hukum di Jawa Timur, pesan mengenai integritas terasa langsung karena mereka berada di garis depan pelayanan kepada masyarakat. Arahan tersebut menjadi pengingat agar layanan yang diberikan tetap berada dalam koridor hukum dan menjaga kualitas kerja.
Konsolidasi ini memperlihatkan bahwa pembenahan pelayanan publik tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada karakter aparatur yang menjalankannya. Di tengah tuntutan layanan yang cepat dan akurat, kejujuran, profesionalisme, dan tanggung jawab tetap menjadi ukuran utama.
Source: jatimterkini.com