Kemandirian ekonomi nasional kembali ditegaskan sebagai benteng utama menghadapi tekanan kapitalisme global. Sikap itu muncul dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang menilai arah ekonomi Indonesia perlu tetap berpijak pada Ekonomi Kerakyatan dan Pasal 33 UUD 1945.
Prof. Dr. Ali Masykur Musa menilai pasar bebas dan kebijakan pro-asing yang terlalu jauh masuk ke ruang kebijakan publik dapat mengancam kedaulatan ekonomi. Ia juga mendorong agar penguatan ekonomi domestik tidak terus bergantung pada kekuatan pasar global.
Penolakan terhadap liberalisasi yang dinilai merugikan rakyat
Dalam pandangan Ali Masykur, liberalisasi sektor publik perlu diwaspadai karena berpotensi membuka jalan bagi penguasaan asing atas aset vital. Ia menilai intervensi pasar bebas kerap bertabrakan dengan prinsip ekonomi yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat.
Ia bahkan menyoroti kritik terhadap Undang-Undang Sumber Daya Air, yang menurutnya menunjukkan bagaimana aturan semacam itu bisa merugikan rakyat. Ali Masykur menyebut kebijakan seperti itu dipandang sebagai pesanan lembaga internasional.
Forum ISNU Jatim angkat agenda intelektual Nahdliyin
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Halaqoh Nasional Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama bertema “Masa depan Indonesia di tengah tekanan ekonomi dan geopolitik global: Agenda Intelektual Nahdliyin di Awal Abad Kedua”. Kegiatan itu digelar di Universitas Islam Tribakti (IAIT) Lirboyo Kediri dan dihadiri ratusan kader ISNU dari Jawa Timur serta perwakilan PW ISNU se-Indonesia.
Di forum itu, Ali Masykur juga menekankan perlunya kembali memahami ideologi kerja untuk menandingi hegemoni nilai-nilai kapitalisme dan sosialisme. Ia menempatkan gagasan tersebut sebagai bagian dari agenda intelektual Nahdliyin di awal abad kedua.
Kemandirian ekonomi NU ikut disorot
Selain menyoroti arah ekonomi nasional, Ali Masykur juga menilai kemandirian ekonomi Nahdlatul Ulama perlu diperkuat. Menurutnya, langkah itu penting agar organisasi dan basis warganya tidak terjebak pada ketergantungan terhadap kekuatan ekonomi eksternal.
Pembahasan soal kemandirian itu menjadi relevan di tengah tekanan ekonomi global yang disebut terus memengaruhi ruang kebijakan. Karena itu, penguatan ekonomi kerakyatan dipandang perlu agar Indonesia memiliki daya tahan yang lebih besar.
Sejumlah tokoh hadir dalam forum
Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Dr KH Reza Ahmad Zahid selaku Rektor UIT Lirboyo Kediri, Prof KH Muhammad Afif Hasbullah sebagai Pj Ketua ISNU Jatim, dan Prof Moh Mas’ud Said sebagai Wakil Ketua Umum PP ISNU. Hadir pula Dr Muhammad Yasin dari Bapeda Pemprov Jatim, Prof Dr A Muhibbin Zuhri dari UINSA, serta Dr Abdul Ghoffar dari Ombudsman RI.
Sebelumnya, KH Reza Ahmad Zahid menekankan pentingnya keseimbangan antara rasionalitas dan spiritualitas bagi kader ISNU. Ia juga menyebut pentingnya manajemen barokah sebagai pembeda intelektual dengan cendekiawan pada umumnya.
Rangkaian pandangan itu menunjukkan bahwa isu tekanan ekonomi global bukan hanya dibaca sebagai soal kebijakan, tetapi juga sebagai tantangan intelektual dan kelembagaan bagi lingkungan Nahdliyin. ISNU Jatim menempatkan kemandirian ekonomi sebagai jawaban agar ketahanan nasional dan ketahanan organisasi tetap terjaga.
