Kementerian Sosial memastikan bantuan jaminan hidup atau jadup untuk warga terdampak banjir di Kabupaten Bener Meriah segera disalurkan. Berdasarkan verifikasi dan validasi terbaru, jadup untuk dua bulan berikutnya akan diberikan kepada 3.417 jiwa dengan nilai sekitar Rp3,07 miliar.
Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur menyampaikan bahwa penyaluran itu akan dilakukan melalui PT Pos setelah proses administrasi selesai. “Insya Allah minggu ini kami salur melalui PT Pos,” kata Masryani saat menjelaskan perkembangan bantuan lanjutan tersebut.
Penyaluran bantuan bencana sudah berjalan
Selain jadup, Kemensos juga telah menyalurkan berbagai bantuan lain untuk warga yang terdampak banjir di Bener Meriah. Bantuan itu mencakup santunan ahli waris bagi 33 orang senilai Rp495 juta, bantuan isi hunian bagi 1.261 kepala keluarga senilai Rp3,78 miliar, serta bantuan pemberdayaan ekonomi senilai Rp6,3 miliar.
Sebelumnya, jadup tahap pertama sudah diberikan kepada 4.468 jiwa dengan nilai Rp2,01 miliar untuk kebutuhan satu bulan. Dengan penyaluran tahap lanjutan ini, bantuan pemulihan bagi warga terdampak bencana kembali diperkuat.
Sekolah Rakyat masih menunggu penyelesaian lahan
Di saat yang sama, Kemensos terus mengawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Bener Meriah. Dalam audiensi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Bupati Bener Meriah Armia membahas kesiapan lahan untuk sekolah tersebut.
Persoalan utama masih berada pada luas lahan yang disiapkan pemerintah daerah. Awalnya, Bener Meriah menyiapkan lahan 5 hektare di pusat kota, tetapi kebutuhan teknis Sekolah Rakyat mencapai sekitar 6,8 hektare.
Armia menyebut masih ada opsi lahan lain yang dinilai lebih sesuai. Ia juga menegaskan bahwa kebutuhan dasar seperti listrik dan air tidak menjadi hambatan utama karena infrastrukturnya dinilai sudah tersedia.
“Kalau masalah tanah, saya kira tidak ada persoalan, masalah listrik ada, air ada,” ujar Armia dalam pertemuan itu.
Menanggapi hal tersebut, Agus Jabo menegaskan proposal Sekolah Rakyat dari Bener Meriah masih bisa diproses selama memenuhi ketentuan teknis, terutama soal luas dan kesiapan lahan. Ia meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan penggantian lahan agar registrasi usulan dapat masuk ke Kementerian Sosial tanpa terlambat dari tahapan yang sedang berjalan.
Perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Jauhari, menilai lahan yang memadai sangat penting untuk kualitas fasilitas pendidikan. Menurut dia, area ideal berada di kisaran 7 sampai 8 hektare agar prasarana dapat dibangun secara optimal dan lahan berada dalam kondisi rata.
Data sosial ekonomi juga diminta diperbarui
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah turut mengajukan kebutuhan akses data sosial ekonomi sampai tingkat desa. Data itu dibutuhkan untuk memutakhirkan penerima bantuan sosial agar penyalurannya lebih akurat dan sesuai kondisi lapangan.
Agus Jabo meminta pemerintah daerah berkoordinasi langsung dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut. Pembaruan data dinilai menjadi bagian penting agar bantuan dan program sosial tetap tepat sasaran.
Di akhir pertemuan, Agus Jabo menegaskan Kemensos akan terus mengawal pembangunan Sekolah Rakyat di Bener Meriah sekaligus mempercepat bantuan bagi masyarakat terdampak bencana. Proposal sekolah tetap diproses selama keterangan perpindahan lahan dari bupati segera dilengkapi, sementara jadup lanjutan diharapkan cair dalam waktu dekat.
