Rencana jalan berbayar di Jawa Barat mendapat sorotan karena dinilai belum cocok dengan kondisi di lapangan. Di banyak wilayah, warga masih bergantung pada ruas jalan provinsi untuk aktivitas harian, sementara pilihan transportasi umum belum cukup nyaman untuk menjadi alternatif yang benar-benar meyakinkan.
Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai gagasan yang digulirkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu terdengar mudah di atas kertas, tetapi jauh lebih rumit saat diterapkan. Ia juga melihat kebijakan tersebut belum sejalan dengan semangat keadilan yang ingin dibangun KDM, karena beban pengguna jalan justru berpotensi bertambah di tengah kondisi infrastruktur yang belum ideal.
Jalan rusak masih jadi persoalan dasar
Menurut Djoko, persoalan pertama bukan pada tarif jalan, melainkan kesiapan infrastruktur. Selama masih banyak ruas jalan yang rusak, penerapan jalan berbayar akan memunculkan pertanyaan besar soal keadilan bagi masyarakat yang setiap hari melintas.
Ia menilai penerapan sistem seperti itu juga sulit di wilayah yang sepanjang jalannya menjadi area permukiman. Tanpa pengecualian atau pilihan transportasi lain yang layak, kebijakan tersebut rawan menimbulkan masalah baru bagi warga.
Transportasi umum belum cukup menarik
Djoko juga menyoroti layanan bus yang kerap tidak sesuai jadwal. Di saat yang sama, konektivitas transportasi desa dan kota masih belum banyak terintegrasi.
Kondisi itu membuat masyarakat yang bergantung pada kendaraan umum bisa menanggung beban tambahan jika jalan berbayar benar-benar diterapkan. Djoko yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia menilai Pemprov Jawa Barat lebih tepat memperkuat layanan transportasi publik terlebih dahulu.
Warga pelosok berisiko paling terdampak
Pantauan Jabar Ekspres menunjukkan masyarakat pedesaan, termasuk di Kabupaten Sumedang, berpotensi paling kesulitan apabila sistem jalan berbayar diberlakukan. Situasinya akan lebih berat bila tidak tersedia skema pengecualian atau moda transportasi pengganti yang memadai.
Berbeda dari kota besar yang punya banyak pilihan rute, banyak kecamatan di Sumedang justru mengandalkan ruas jalan provinsi sebagai akses utama. Karena itu, perubahan pada jalur tersebut akan langsung terasa dalam kehidupan harian warga.
Jalur yang menjadi tumpuan aktivitas harian
Sejumlah jalur seperti Bandung–Sumedang, Sumedang–Cirebon, kawasan Tanjungsari, Jatinangor, Wado, Darmaraja, dan Tomo disebut menjadi tumpuan mobilitas warga. Ruas-ruas itu dipakai untuk berbagai kebutuhan, mulai dari anak bersekolah, menuju lahan pertanian, hingga mendukung kegiatan ekonomi.
Dalam kondisi seperti itu, jalan berbayar tidak lagi dipandang semata sebagai kebijakan lalu lintas. Bagi warga yang setiap hari melintas untuk bekerja, berdagang, atau sekolah, tambahan biaya bisa menjadi beban yang sangat terasa.
Djoko menilai arah kebijakan seharusnya dimulai dari perbaikan layanan dasar. Selama jalan rusak masih banyak dan bus belum nyaman, penguatan transportasi publik dinilai lebih mendesak daripada mendorong sistem jalan berbayar.
Source: jabarekspres.com
