Jalur Kalipancur Tak Kunjung Aman, Pemkot Semarang Siapkan Langkah Tuntas

Pemerintah Kota Semarang memastikan perbaikan Jalur Kalipancur akan terus dikebut karena ruas ini memegang peran penting sebagai akses strategis yang menghubungkan Semarang bawah dengan wilayah Gunungpati. Jalur tersebut juga menjadi perhatian warga karena kerusakannya paling terasa di bagian tanjakan.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan bahwa penanganan fisik jalan rusak menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Tim teknis pun disiapkan untuk turun langsung ke lapangan agar perbaikan bisa segera berjalan.

Kerusakan jalan tidak cukup ditambal sementara

Pemkot Semarang menilai penanganan Jalur Kalipancur tidak boleh berhenti pada tambalan sementara. Pemerintah kota mendorong solusi yang lebih matang agar jalan kembali kuat dan bertahan lebih lama.

Langkah itu dipandang penting karena jalur ini menjadi salah satu lintasan dengan mobilitas tinggi. Selain kendaraan umum, truk bermuatan besar juga kerap melintas dan memberi tekanan pada kondisi permukaan jalan.

Tekanan kendaraan berat ikut mempercepat kerusakan

Pemkot Semarang menyoroti adanya risiko kerusakan berulang jika kendaraan dengan muatan berlebih dan aktivitas angkutan tambang tidak tertata. Karena itu, pengawasan di lapangan dan penindakan terhadap pelanggaran muatan dinilai penting untuk mendukung perbaikan yang sedang dilakukan.

Agustina menyebut persoalan ini tidak bisa dilihat hanya sebagai urusan perbaikan fisik. Pengaturan lalu lintas dan aktivitas angkutan tambang juga harus ikut dibenahi agar hasil penanganan tidak kembali rusak dalam waktu singkat.

Koordinasi dengan kepolisian dan pemerintah provinsi diperlukan

Dalam penanganan jalur ini, Pemkot Semarang membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Satlantas Polrestabes Semarang. Koordinasi diperlukan agar pengaturan lalu lintas di kawasan tersebut berjalan seiring dengan pekerjaan jalan.

Di sisi lain, pengawasan aktivitas usaha galian di tingkat hulu juga disorot. Menurut Agustina, kewenangan perizinan dan pengawasan operasional pertambangan berada pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Fokus PenangananPihak TerkaitArah Tindakan
Perbaikan fisik jalanDinas Pekerjaan Umum Kota SemarangTurun ke lapangan dan mempercepat penanganan
Pengaturan lalu lintasSatlantas Polrestabes SemarangKoordinasi agar pengendalian di lapangan lebih tertib
Operasional tambangPemerintah Provinsi Jawa TengahMembahas perizinan dan pengawasan aktivitas galian

Karena itu, Pemkot berencana berkoordinasi dengan Pemprov Jateng untuk membahas persoalan perizinan dan pengawasan operasional tambang. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi, tetapi juga menekan penyebab utamanya.

Respons atas keluhan warga

Penanganan Jalur Kalipancur disebut sebagai respons cepat atas keluhan masyarakat yang menginginkan jalan kembali aman dan nyaman dilalui. Pemerintah kota menegaskan keselamatan dan kenyamanan warga menjadi prioritas utama.

Agustina menilai solusi yang dicari harus tuntas dan berkelanjutan. Karena itu, percepatan penanganan melalui DPU akan terus didorong sambil menyelesaikan persoalan lalu lintas dan aktivitas tambang secara menyeluruh.

Source: jateng.antaranews.com
Berita Terkait