Jawa Barat memberi sinyal keras bahwa pembangunan dan produksi tetap boleh berjalan, tetapi tidak boleh mengabaikan jalan publik, lingkungan, serta wajah kota. Dedi Mulyadi menempatkan penataan infrastruktur sebagai syarat agar aktivitas ekonomi tidak meninggalkan kerusakan yang terus berulang.
Salah satu langkah yang dipacu adalah pemindahan jaringan kabel telekomunikasi dan listrik ke bawah tanah di pusat-pusat kota. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh jaringan kabel di wilayah perkotaan beralih ke sistem bawah tanah pada 2029.
Tahap awal program itu akan dimulai dari kawasan Gedung Sate di Bandung dan wilayah perkotaan di Karawang. Penataan ini dipandang bukan sekadar urusan teknis, melainkan bagian dari upaya memperbaiki tampilan kota secara menyeluruh.
Dedi Mulyadi juga meminta agar pekerjaan drainase, trotoar, dan jalan dilakukan bersamaan dengan pemasangan kabel bawah tanah. Cara kerja serempak itu dipilih supaya tidak terjadi gali-tutup lubang berulang yang justru merusak fasilitas umum yang baru dibenahi.
Dengan pola pengerjaan seperti itu, pemerintah provinsi ingin menjaga agar perbaikan jalan dan trotoar tidak cepat rusak lagi hanya karena pekerjaan utilitas dilakukan terpisah. Karena itu, penataan kabel bawah tanah ditempatkan sebagai bagian dari pembenahan ruang publik yang lebih tertib.
Di sisi lain, perhatian pemerintah provinsi juga tertuju pada kerusakan jalan yang dipicu kendaraan berat. Jalur Tanjung Siang dan Cikamurang disebut mengalami dampak dari angkutan yang melebihi kapasitas muatan.
Kondisi tersebut membuat pengawasan terhadap kendaraan angkutan menjadi bagian penting dari agenda penataan infrastruktur. Pemerintah provinsi menegaskan bahwa disiplin muatan harus dijaga agar jalan yang sudah dibangun tidak cepat rusak kembali.
Sikap tegas juga diarahkan kepada para pengusaha tambang di Sumedang, khususnya di Cimalaka. Dedi Mulyadi melarang truk pengangkut batu melintas di rute jalan provinsi yang baru diperbaiki dan diprioritaskan untuk akses pariwisata.
Ia bahkan menegaskan bahwa pelanggaran tidak akan dibiarkan. Jika larangan itu tetap diabaikan, pemerintah provinsi disebut siap merekomendasikan pencabutan izin operasi.
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap produksi di Jawa Barat tidak diberikan tanpa batas. Pemerintah provinsi ingin memastikan kegiatan usaha tetap berjalan, tetapi tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan dan penjagaan infrastruktur yang digunakan masyarakat luas.
