Jawa Tengah memperkuat langkah antikekeringan dengan menyiapkan pipanisasi dan sumurisasi di wilayah-wilayah rawan. Kebijakan ini diarahkan agar pasokan air tetap stabil, sehingga produksi pertanian tidak terganggu ketika kemarau mulai menekan sentra pangan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan daerah. Ia juga menegaskan bahwa Jawa Tengah harus terus menjaga posisinya sebagai salah satu penopang lumbung pangan nasional.
Di Boyolali, Luthfi menyebut Jawa Tengah telah menghasilkan 9,1 juta ton gabah kering atau setara 15,6 persen kebutuhan nasional. Angka itu menjadi alasan mengapa perlindungan terhadap sektor pertanian harus dilakukan sejak dini, terutama di daerah yang mulai menghadapi ancaman kekeringan.
Kolaborasi lintas daerah dan aparat
Sejumlah wilayah di Jawa Tengah mulai bersiap menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu kekeringan. Karena itu, Luthfi mendorong kerja bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan lain.
Ia menilai penanganan harus bergerak cepat setelah daerah memetakan sumber kekeringan, sumber air, kebutuhan irigasi, dan infrastruktur pendukung pertanian. Dengan langkah itu, intervensi dapat diarahkan lebih tepat ke wilayah yang paling membutuhkan.
Luthfi juga sudah berkoordinasi dengan TNI untuk memperkuat program pipanisasi dan sumurisasi di daerah yang memerlukan dukungan. Sementara itu, Polri akan dilibatkan dalam distribusi air bersih menggunakan kendaraan tangki karena dinilai lebih mobilitas.
Pemetaan kebutuhan air jadi kunci
Untuk usulan pembangunan embung dan irigasi, Luthfi meminta jajaran TNI ikut memetakan wilayah yang membutuhkan intervensi sumber air. Tujuannya agar bantuan infrastruktur air tidak salah sasaran dan benar-benar menyentuh daerah pertanian yang paling rentan.
Sejumlah daerah lumbung pangan di kawasan Solo Raya sebelumnya juga telah meminta penguatan irigasi, embung, sumur, dan langkah mitigasi kekeringan. Mereka menilai dukungan infrastruktur air menjadi penentu agar produktivitas tetap terjaga saat kemarau menguat.
Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menyebut Pemkab Wonogiri menjalankan program pembangunan 1.000 sumur pantek selama lima tahun untuk mengantisipasi kekurangan air. Pada tahun pertama, pembangunan mencapai sekitar 293 sumur, lalu bertambah sekitar 253 sumur pada tahun berikutnya.
Dukungan untuk daerah penghasil pangan
Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan kondisi ketahanan pangan di daerahnya masih aman dengan surplus produksi beras yang melebihi kebutuhan masyarakat. Meski begitu, ia meminta perhatian khusus bagi daerah yang berperan sebagai lumbung pangan karena tantangannya lebih berat dibanding wilayah industri.
Menurut dia, daerah berbasis pertanian membutuhkan dukungan dan insentif agar produktivitas tetap terjaga. Sigit menilai kebijakan seperti itu penting supaya daerah penghasil pangan tidak menanggung beban sendiri saat menghadapi tekanan iklim dan biaya produksi.
Di Sukoharjo, Wakil Bupati Eko Sapto juga melaporkan kondisi pangan masih sangat aman. Pada 2025, Sukoharjo mencatat surplus beras sekitar 114 ribu ton, dengan cadangan beras daerah 57 ribu ton dan cadangan Bulog sekitar 3.500 ton.
Irigasi, panen, dan gangguan satwa liar
Bupati Boyolali Agus Irawan menyoroti pentingnya perbaikan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian, terutama di kawasan Merapi-Merbabu yang menjadi sentra sayuran. Ia menyebut masih ada lahan yang hanya bisa panen satu hingga dua kali setahun karena keterbatasan pasokan air.
Dengan perbaikan irigasi, frekuensi panen diharapkan naik menjadi tiga kali setahun. Agus juga menyoroti gangguan kera liar yang merusak tanaman warga di kawasan lereng Merapi-Merbabu.
Luthfi menegaskan pengendalian hama tikus tidak boleh dilakukan dengan aliran listrik karena berisiko membahayakan keselamatan petani. Untuk gangguan kera liar, Pemprov Jawa Tengah akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk menambah kuota penangkapan dan pengamanan satwa tersebut.
Ia mengatakan pengamanan kera tidak boleh dilakukan dengan membunuh satwa itu. Pemerintah provinsi akan bersurat kepada Menteri Kehutanan agar mendapat tambahan kuota tangkap dan pengamanan.
Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto juga menyampaikan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pertanian. Upaya itu menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan Jawa Tengah saat ancaman kekeringan mulai menguat.
