Jawa Timur menjadi provinsi dengan raihan penghargaan nasional terbanyak pada peringatan Hari Otonomi Daerah XXX. Dari total 29 penghargaan yang dibagikan, Jawa Timur membawa pulang 11 penghargaan dan menempatkan diri di posisi paling menonjol dalam ajang tersebut.
Capaian itu menegaskan bahwa otonomi daerah di Jawa Timur berjalan dalam bentuk yang terukur, bukan hanya menjadi jargon. Pengakuan dari pemerintah pusat juga menunjukkan bahwa kinerja daerah dinilai dari hasil nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Salah satu penghargaan utama diterima Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam ajang yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta. Jawa Timur meraih Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor 3,4695 dan status kinerja tinggi.
Penghargaan tersebut merujuk pada hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau EPPD yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7_739 Tahun 2026. Penilaian ini memperlihatkan bahwa Jawa Timur berada pada jalur yang dianggap kuat dalam mendorong kemandirian daerah dan memperkuat kesejahteraan sektor publik.
Dalam konteks otonomi daerah, hasil seperti ini memiliki bobot yang penting. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah tidak berhenti pada urusan administrasi, tetapi harus menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Peran kabupaten dan kota ikut menentukan
Raihan Jawa Timur tidak berdiri sendiri di level provinsi. Dari 11 penghargaan yang dicatat, ada kontribusi besar dari daerah kabupaten dan kota yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sebanyak 10 kabupaten dan kota masuk daftar daerah dengan EPPD tertinggi. Daerah yang tercatat adalah Kabupaten Banyuwangi, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Malang, Nganjuk, Ngawi, Sidoarjo, serta Kota Blitar dan Kota Surabaya.
Sebaran nama daerah itu menunjukkan bahwa prestasi Jawa Timur lahir dari kekuatan kolektif. Kinerja daerah-daerah tersebut ikut menopang capaian provinsi sehingga Jawa Timur mampu unggul secara komulatif dibanding provinsi lain di Indonesia.
Khofifah kaitkan penghargaan dengan kerja nyata daerah
Usai menerima penghargaan dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, Khofifah menyampaikan rasa syukur atas apresiasi dari pemerintah pusat. Ia menilai penghargaan tersebut lahir dari pelaksanaan otonomi daerah yang dijalankan secara nyata.
“Pemerintah daerah selalu mengusahakan yang terbaik untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan dalam berbagai sektor,” ujar Khofifah. Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memperkuat layanan publik dan pembangunan di berbagai bidang.
Khofifah juga mengaitkan semangat tersebut dengan program Nawa Bhakti Satya yang disebut sejalan dengan visi Asta Cita nasional. Pengakuan dari pusat, menurutnya, penting untuk menjaga semangat kerja daerah agar tetap konsisten meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sinergi antardaerah jadi penopang raihan
Khofifah turut memberi apresiasi kepada para bupati dan wali kota di Jawa Timur. Ia menilai 11 penghargaan yang diraih bukan semata hasil kerja pemerintah provinsi, melainkan buah dari sinergi antarpemerintah daerah yang berjalan searah.
Menurutnya, kerja kolektif di daerah memiliki dampak besar terhadap capaian nasional. Saat daerah menjaga konsistensi, program prioritas pusat dapat lebih mudah dijalankan melalui pelaksanaan yang konkret dan terukur di lapangan.
Peringatan dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto juga memberi penekanan lain pada makna otonomi daerah. Ia mengingatkan bahwa kewenangan harus dijalankan dengan tanggung jawab, karena kewenangan tanpa integritas dapat membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang.
Rangkaian penghargaan yang diterima Jawa Timur memperlihatkan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan daerah mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Dengan capaian 11 penghargaan, Jawa Timur menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat menjadi alat yang efektif untuk menghadirkan kinerja nyata, pelayanan publik yang lebih baik, dan arah pembangunan yang lebih terukur.
